SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPKB) menggalakkan sosialisasi Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR). Program ini merupakan bagian dari Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) yang dirancang untuk menekan angka unmet need, yaitu kebutuhan KB yang tidak terpenuhi.
Langkah konkret dari program ini ialah menargetkan 100 akseptor baru yang menggunakan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) yang efektif untuk mencegah kehamilan tidak direncanakan. Pendekatan ini juga terintegrasi dengan upaya penurunan prevalensi stunting, terlihat dari penyerahan bantuan kepada 12 keluarga berisiko stunting. Bantuan ini merupakan kerja sama antara BKKBN dan DPPPKB Kutim serta PT Prima Persada Nusantara.
Sekretaris Kabupaten (Seskab) Kutim, Rizali Hadi, dalam sambutannya menegaskan bahwa sosialisasi ini merupakan langkah konkret dari komitmen pemkab meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan akses yang merata dan adil. Ia menambahkan bahwa melalui program KBKR Wilayah Khusus ini, seluruh masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah 3T dan transmigrasi, memiliki akses setara terhadap layanan KB.
“Dengan partisipasi aktif seluruh pihak, kita dapat menurunkan angka unmet need, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam program KB secara menyeluruh. Hal ini selaras dengan visi Kutim yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing,” ujar Rizal.
BKKBN Provinsi Kaltim juga memperkuat layanan fasilitas kesehatan dengan menyerahkan bantuan alat kesehatan berupa implant kit dan IUD kit kepada Rumah Sakit Umum Medika Utama Sangatta. Acara sosialisasi dan penyerahan bantuan tersebut memperlihatkan kolaborasi berbagai pihak yang diharapkan menciptakan dampak berkelanjutan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Kutim. (ADV/ProkopimKutim/KP)
