SANGATTA – Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur dari Komisi C, Aldryansyah, mengungkapkan bahwa dinamika pembangunan daerah saat ini tidak lepas dari komitmen memenuhi janji-janji periode kepemimpinan sebelumnya, setelah diwawancarai di Gedung DPRD kabupaten Kutai timur. Menurutnya, Pemerintahan sekarang berfokus pada prioritas pembangunan lain, yang proses penyerapannya akan diutamakan melalui mekanisme Musrenbang dan reses.
“Tentunya permintaan dari masyarakat juga merupakan prioritas yang harus diakomodir oleh pemerintah,” tegas Aldryansyah. Namun, jalan menuju realisasi pembangunan ini tidak mulus. Ia mengakui bahwa kendala dan tantangan yang dihadapi begitu banyak, dengan efisiensi anggaran sebagai masalah utama.
“Efisiensi ini kan menjadi kendala besar mengingat anggaran kita yang terpangkas cukup besar,” ujarnya. Situasi ini, lanjutnya, memaksa pemerintah daerah untuk membuat penyesuaian yang jelas dan berani. “Sehingga perlunya dilakukan penyesuaian yang jelas tentang mana-mana saja yang prioritas, mana-mana saja yang bukan prioritas walaupun menyakitkan harus kita tunda untuk tahun selanjutnya.”
Proses penyesuaian ini melibatkan pembahasan alot antara legislatif dan eksekutif, yang masing-masing membawa program andalannya. Fokus utama yang ditekankan DPRD adalah optimalisasi penyerapan anggaran. “Ini menjadi fokus utama yang ditekankan oleh legislatif kepada eksekutif selaku eksekutor dalam program-program yang dijalankan untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan ini, dimasukkan dalam KUA dan PPAS itu bisa terserap secara penuh,” papar Aldryansyah.
Kekhawatiran terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) yang besar di tahun-tahun sebelumnya menjadi pendorong utama pengawasan yang ketat. “Kami menghindari silpa-silpa yang akhirnya tidak terrealisasi. Itu yang ditakutkan,” imbuhnya. Untuk memitigasi hal ini, DPRD melakukan pengawasan ganda, baik secara administratif maupun langsung di lapangan, sambil aktif menyerap keluhan masyarakat.
Aldryansyah juga mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi pelaksanaan pembangunan. Setiap temuan atau keluhan dari masyarakat akan disampaikan kepada pihak eksekutif untuk ditindaklanjuti, disertai dengan penjelasan yang komprehensif.
“Dan kami akan memberikan penjelasan agar tidak terjadi permasalahan lagi di kemudian hari,” pungkasnya. Dengan belajar dari banyaknya permasalahan di masa lalu, Aldryansyah menegaskan bahwa upaya memperketat pengawasan akan terus dilakukan secara maksimal untuk memastikan pembangunan Kutai Timur berjalan efektif dan tepat sasaran. (ADV)
