Kutai Timur, Kaltimpoint.com – Anggota DPRD Kutai Timur dari Fraksi Partai Demokrat, H. Bahcok Riandi, menyoroti persoalan krusial yang tengah dihadapi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DAMKAR) Kutai Timur, yaitu keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam menjalankan tugas di lapangan. Ia menilai, kekurangan tenaga pemadam menjadi tantangan serius dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran di seluruh wilayah kecamatan.
“Ya ini menjadi salah satu tantangan bagi kita. Karena sudah tidak ada TK2D, kita akan bertemu dengan Bupati membicarakan Perbup-nya agar dapat mengadakan penambahan tenaga kerja di posko-posko DAMKAR nanti,” ujar Bahcok.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengambil langkah konkret untuk menutupi kekosongan personel setelah kebijakan penghapusan Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D). Ia menegaskan bahwa pembentukan regulasi baru melalui Peraturan Bupati (Perbup) sangat penting agar proses rekrutmen tenaga pemadam bisa dilakukan secara resmi dan terarah.
Lebih lanjut, Bahcok menambahkan bahwa keberadaan tenaga pemadam yang memadai harus berjalan seiring dengan pembangunan fisik posko kebakaran di sejumlah kecamatan. Tanpa dukungan personel terlatih, kata dia, keberadaan posko hanya akan menjadi bangunan kosong yang tidak efektif dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
“Ya setelah poskonya berdiri, kita harus mencari tenaga yang sudah terlatih nanti. Pihak DAMKAR menyampaikan satu posko itu paling tidak ada tujuh orang petugas DAMKAR,” sambungnya.
Ia juga menyoroti kondisi masyarakat di beberapa kecamatan yang masih kesulitan saat menghadapi peristiwa kebakaran karena terbatasnya petugas maupun unit pemadam. Minimnya fasilitas dan jumlah personel membuat penanganan kebakaran sering kali terlambat, sehingga menimbulkan kerugian besar bagi warga.
“Kita ini kan prihatin jika ada musibah kebakaran di kecamatan-kecamatan, masyarakat sangat kesulitan untuk memadamkan api karena masalah unit pemadam ini,” katanya dengan nada simpati.
Bahcok berharap agar seluruh pihak, termasuk pemerintah desa dan kecamatan, dapat berperan aktif dalam mempercepat pembangunan posko DAMKAR serta memastikan adanya petugas yang siap siaga di setiap wilayah. “Ya saya harapkan karena ini kebutuhan masyarakat, kepala desa dan kepala camat bisa segera mencari tempat untuk mempercepat pembangunan posko damkar,” tutupnya penuh harapan.(ADV)
