Kutai Timur, Kaltimpoint.com – Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, dr. Novel Tyty Paembonan, menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menindaklanjuti program pemerintah pusat terkait penyediaan air bersih di desa-desa terpencil yang selama ini kesulitan akses air layak.
“Program pemerintah pusat ini kan sudah jelas, untuk memastikan masyarakat di desa terpencil bisa menikmati air bersih,” ujar dr. Novel saat ditemui di Gedung DPRD Kutai Timur, baru-baru ini.
Menurutnya, agar program tersebut dapat berjalan efektif, pemerintah daerah harus segera melakukan koordinasi langsung dengan pemerintah pusat. Langkah ini penting agar Kutai Timur masuk dalam daftar prioritas penerima bantuan pembangunan sarana air bersih.
“Persoalannya adalah sekarang, sebagai pemerintah daerah, kita harus cepat melapor dan memastikan data desa-desa ini sudah benar kepada pemerintah pusat,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa Kutai Timur masih memiliki sejumlah desa yang hingga kini kesulitan mendapatkan air bersih secara rutin. Berdasarkan data sementara, terdapat 18 kecamatan yang mengalami keterbatasan akses air layak, sebagian besar berada di wilayah terpencil dengan infrastruktur minim. Kondisi ini berdampak pada kualitas hidup masyarakat, terutama anak-anak dan lansia, yang sering harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan air.
“Dengan data 18 kecamatan ini, kita serahkan ke pemerintah pusat. Ini loh, 18 kecamatan ini memang belum ada jaringan air bersihnya, jadi harus diprioritaskan,” ujar dr. Novel.
Legislator asal Partai Gerindra itu menekankan bahwa pembangunan sarana air bersih bisa menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Ia menambahkan, keberhasilan program ini juga bergantung pada kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat.
“Kalau kita cepat menindaklanjuti, masyarakat juga cepat merasakan manfaatnya. Tidak hanya mendapatkan air bersih, tapi juga mengurangi risiko penyakit dan meningkatkan produktivitas sehari-hari,” pungkasnya.
dr. Novel berharap Pemkab Kutim tidak hanya menunggu instruksi dari pusat, tetapi juga proaktif membawa usulan resmi ke kementerian terkait. Langkah ini menurutnya akan mempercepat pembangunan sarana air bersih sekaligus memastikan desa-desa terpencil di Kutai Timur tidak tertinggal dari daerah lain.
“Program ini untuk kesejahteraan masyarakat, jadi harus dijalankan dengan cepat dan tepat sasaran,” tutupnya. (Adv)
