dr. Novel Paembonan: “Saatnya Program Harus Benar-Benar Pro Rakyat, Bukan Seremonial”

by
16 November 2025
534 views

 

Kutai Timur, Kaltimpoint.com – Anggota DPRD Kutai Timur, dr. Novel Tyty Paembonan, kembali menegaskan pentingnya arah kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Ia menyoroti fenomena kegiatan seremonial yang masih mendominasi agenda pemerintahan, padahal tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas.

“Nah ini menjadi pelajaran buat kita, bahwa memang saatnya pemerintah dengan DPRD harus betul-betul sejalan dan sepakat,” ujar dr. Novel saat ditemui di Gedung DPRD Kutai Timur, belum lama ini.

Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif tidak boleh berhenti pada tataran formalitas. Keselarasan visi antara kedua lembaga tersebut menjadi kunci agar program pembangunan benar-benar tepat sasaran. Ia menilai bahwa terlalu banyak anggaran daerah habis untuk kegiatan seremonial tanpa hasil yang nyata di lapangan.

“DPRD itu harus kita bentuk dalam program-program yang pro rakyat,” tegasnya.

dr. Novel menambahkan, setiap kebijakan publik mestinya dirancang dengan semangat keberpihakan pada masyarakat, terutama mereka yang berada di lapisan bawah. Pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur desa, menurutnya, jauh lebih bermakna dibandingkan acara-acara simbolik yang hanya berfokus pada pencitraan.

“Pembangunan yang baik itu bukan diukur dari banyaknya acara, tetapi dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat,” sambungnya.

Ia juga menilai bahwa ukuran keberhasilan pemerintah daerah seharusnya tidak semata-mata pada serapan anggaran, melainkan pada capaian nyata di lapangan. Karena itu, ia mendorong agar pola pikir birokrasi berubah dari seremonial menuju substansial, dari kegiatan yang bersifat seru-seruan menuju kerja nyata yang berkelanjutan.

Dengan momentum Hari Ulang Tahun Kutai Timur ke-26, dr. Novel berharap ada refleksi mendalam di kalangan pemangku kebijakan untuk memperbaiki arah pembangunan ke depan. Ia menilai, usia dua dekade lebih seharusnya menjadi momen evaluasi serius bagi pemerintah daerah dan DPRD agar tidak terjebak dalam rutinitas tanpa hasil konkret.

“Sudah waktunya kita berani berubah, dari seremonial menuju substansi,” tutupnya. (Adv)

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

Previous Story

Bupati Ardiansyah Resmi Tutup Festival Magic Land Kutai Timur 2025

Next Story

Bahcok Riandi Tekankan Pentingnya Sinkronisasi TAPD dan OPD Demi Percepatan Pembangunan Kutai Timur