Kutai Timur, Kaltimpoint.com — Ketua Komisi C DPRD Kutai Timur, Ardiyansyah, mengapresiasi langkah sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menolak tambahan anggaran tahun 2025 karena belum siap secara teknis. Ia menilai, sikap realistis tersebut menunjukkan profesionalisme dan komitmen untuk mencegah pemborosan serta menekan potensi terjadinya Silpa.
“Kenapa? Karena kemarin banyak OPD menolak. Jadi alasan mereka tidak terikat waktu, dan kami juga senang begitu,” ujarnya.
Ia menilai, lebih baik OPD bersikap realistis daripada menerima anggaran besar yang akhirnya tidak bisa terserap. “Daripada kita kasih anggaran ke sana, mereka terima tapi ternyata tidak bisa diserap, kan sama aja mubazir,” tambahnya.
Menurut Ardiyansyah, rendahnya serapan anggaran pada tahun-tahun sebelumnya menjadi salah satu faktor utama tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa). Karena itu, ia berharap tahun ini menjadi momentum bagi seluruh OPD untuk memperbaiki tata kelola program dan kegiatan.
“Kalau tahun ini waktunya masih cukup banget. Jadi seharusnya, semua bisa selesai sesuai target,” tegas politisi PKS itu.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD akan melakukan pengawasan ketat agar anggaran benar-benar dipergunakan sesuai perencanaan dan memberi manfaat bagi masyarakat. “Harusnya tahun ini tidak ada lagi Silpa yang besar. Kita ingin serapan maksimal dan tepat sasaran,” ucapnya.
Selain itu, Ardiyansyah juga menekankan perlunya pengawasan dan evaluasi rutin oleh DPRD terhadap progres kegiatan di setiap OPD. Dengan begitu, permasalahan yang berpotensi menunda realisasi bisa segera diantisipasi.
“Kalau kita serius dari awal, insya Allah semua bisa jalan. Tahun ini jangan ada lagi anggaran mengendap,” tegas politisi PKS tersebut.
Ia berharap pemerintah daerah dapat memperkuat sinergi dengan DPRD agar penggunaan APBD benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat. “Kita ingin APBD ini berpihak pada rakyat. Tidak ada Silpa besar, tidak ada dana yang sia-sia,” tutupnya. (ADV)
