SANGATTA – Setelah lama tegang, konflik lahan di Desa Singa Gembara mulai menampakkan secercah harapan. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mengambil peran sebagai mediator untuk menengahi perselisihan antara Yayasan Sangatta Baru (YSB) dan Forum Perjuangan Warga Rukun (FPR). Pertemuan pekan kedua Oktober berlangsung di Ruang Arau, Kantor Bupati Kutim, dihadiri Wakil Bupati Mahyunadi, Asisten Pemerintahan Poniso Suryo Renggono, Kepala Dinas Pertanahan Simon Salombe, serta pejabat desa dan tokoh masyarakat.
Ketegangan ini berakar pada klaim kepemilikan lahan 25 hektare oleh YSB, didukung Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 49 dan 10, serta empat surat pelepasan hak tanah. Sementara warga FPR menegaskan sebagian lahan telah mereka garap dan tempati turun-temurun. Ketua YSB Wiwin Sujati menegaskan yayasan bersifat independen, bukan bagian dari KPC, dan membuka peluang pengukuran bersama dengan BPN untuk penyelesaian yang adil dan legal.
Forum ini menegaskan lima kesepakatan: YSB tetap memegang 15 hektare lahan, sementara maksimal 10 hektare dialokasikan bagi warga FPR setelah proses identifikasi; identifikasi dilakukan bersama desa dan Kantor Pertanahan; dan seluruh proses harus rampung dalam 30 hari. Setelah persetujuan, kedua pihak sepakat tidak ada sengketa lanjutan dan jalur hukum dapat ditempuh jika diperlukan.
Kepala Desa Hamriani Kassa meminta identifikasi dilakukan objektif, sementara Simon Salombe menyebut forum sebagai “jembatan mediasi” untuk solusi adil. Wakil Bupati Mahyunadi menegaskan pemerintah akan menindaklanjuti jika kesepakatan diabaikan.
Meski jalan damai baru dimulai, lima poin kesepakatan ini memberi warga Singa Gembara harapan. Titik terang muncul di tengah konflik panjang, membuka peluang bagi penyelesaian yang adil dan berkeadaban. (ADV/ProkopimKutim/KP)
