SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menegaskan komitmennya untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis melalui mediasi sengketa ketenagakerjaan antara buruh dan perusahaan perkebunan sawit. Langkah ini diwujudkan dengan rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Arau, Kantor Bupati Kutim, beberapa waktu lalu.
RDP dihadiri Wakil Bupati Mahyunadi, Asisten Pemkesra Poniso Suryo Renggono, Kepala Dinas Tenaga Kerja Roma Malau, serta perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perkebunan, dan Dinas Lingkungan Hidup. Sementara dari pihak perusahaan hadir perwakilan PT Gunta Samba, PT Nusaraya Agro Sawit (NAS), PT Kalimantan Agro Nusantara (Kalianusa), PT Telen, dan PT Dinamika Prima Artha.
Ketua FPBM-KASBI Kutim, Andre, menekankan bahwa forum ini bukan ajang konfrontasi, melainkan sarana menyelesaikan permasalahan dengan adil. Andre menyebut beberapa persoalan yang menjadi perhatian utama buruh, antara lain hak atas pesangon, cuti melahirkan, serta kesejahteraan pekerja yang belum terpenuhi. Ia juga menegaskan agar perusahaan tidak menunda pemenuhan hak buruh dengan alasan proses hukum.
Wakil Bupati Mahyunadi menyambut baik sikap kedua pihak yang bersedia duduk bersama dan mencari solusi. Mahyunadi menegaskan bahwa kegiatan ini murni untuk kesejahteraan masyarakat, bukan kepentingan politik. Ia mengingatkan agar kesepakatan yang dicapai dalam RDP dapat diimplementasikan tepat waktu. “Jika diberi tenggat 10 hari, harus selesai sesuai jadwal. Investasi tetap aman, hak buruh tetap dijaga,” kata Mahyunadi.
Dengan mediasi ini, Pemkab Kutim berharap tercipta iklim kerja yang stabil, peningkatan kesejahteraan buruh, sekaligus menjaga reputasi daerah sebagai wilayah investasi yang kondusif. Inisiatif ini juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjembatani aspirasi buruh dan kebutuhan industri sawit, sektor strategis pendorong ekonomi Kutim. (ADV/ProkopimKutim/KP)
