TELUK PANDAN – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Komite I melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Teluk Pandan, Kutai Timur, untuk menyerap aspirasi desa sekaligus melakukan inventarisasi pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kunjungan ini dipimpin Wakil Ketua III Komite I, H. Muhdi, didampingi anggota Komite I, Sopater Sam dan Kondang Kusumaning Ayu. Pemerintah daerah diwakili Wakil Bupati Mahyunadi serta sejumlah pejabat terkait.
Dalam forum pertemuan yang digelar, kepala desa dan warga mengemukakan berbagai kendala, terutama terkait Dana Desa. Mereka menilai regulasi yang terlalu terpusat dari pemerintah pusat kerap menyulitkan adaptasi program sesuai kondisi lokal. Muhdi menekankan perlunya fleksibilitas dalam pengelolaan Dana Desa agar program dapat benar-benar memberdayakan masyarakat.
Selain itu, aspirasi mengenai Koperasi Merah Putih turut dibahas. Meski pemerintah daerah menyatakan koperasi tersebut telah terbentuk di seluruh desa di Kutim, beberapa kepala desa masih menunggu kepastian hukum agar operasionalnya berjalan aman dan efektif. Muhdi menegaskan bahwa DPD RI akan mendorong perlindungan hukum dari pemerintah pusat agar program ini lebih terjamin.
Kunjungan kerja ini juga menyoroti isu strategis lain, termasuk kekurangan tenaga guru dan kesehatan akibat moratorium ASN. Asisten Pemkesra Poniso Suryo Renggono menyampaikan kondisi ini, yang dianggap Muhdi sebagai tantangan nasional. Wakil Bupati Mahyunadi menambahkan, persoalan kawasan Taman Nasional Kutai (TNK) turut membatasi ruang hidup warga, sehingga aspirasi masyarakat perlu diperjuangkan di tingkat pusat.
Melalui kunjungan ini, DPD RI menegaskan perannya sebagai jembatan antara aspirasi desa dan kebijakan nasional. Muhdi berharap interaksi langsung dengan pemerintah dan masyarakat dapat memastikan program pembangunan serta pemberdayaan desa berjalan sesuai harapan. (ADV/ProkopimKutim/KP)
