SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memperkuat program Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) dengan pendekatan terpadu. Program ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas layanan dan pemerataan akses, khususnya di wilayah 3T—tertinggal, terluar, dan perbatasan—serta kawasan transmigrasi.
Sosialisasi KBKR digelar Kamis (10/10/2025) di Ruang Tempudau, Kantor Bupati Kutim, yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kutim, Rizali Hadi, mewakili Wakil Bupati. Rizali menekankan, keberhasilan program tidak hanya dilihat dari angka partisipasi, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup masyarakat. “Program ini bertujuan memastikan keadilan sosial dalam pelayanan KB, terutama bagi keluarga di wilayah 3T dan transmigrasi,” ujarnya.
Al-Kafit Hidayat, perwakilan BKKBN Kaltim, menambahkan, kegiatan ini menargetkan 100 akseptor KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Strategi ini diharapkan dapat menekan angka kehamilan yang tidak direncanakan sekaligus memperkuat layanan KB yang berkualitas.
Sebelum sosialisasi, rombongan melakukan kunjungan ke praktik mandiri bidan Triana Nur di Jalan Yos Sudarso IV dan lokus keluarga berisiko stunting. Kunjungan ini menunjukkan integrasi antara pelayanan KB, kesehatan ibu-anak, dan upaya pencegahan stunting yang menjadi perhatian pemerintah daerah.
Dalam rangka kolaborasi lintas sektor, program KBKR juga diwarnai penyerahan bantuan bagi 12 keluarga berisiko stunting. Bantuan ini merupakan hasil kerja sama DPPPKB Kutim, BKKBN Kaltim, dan PT Pama Persada Nusantara. RSU Medika Utama Sangatta pun menerima alat kesehatan berupa implant kit dan IUD kit guna mendukung pelayanan kontrasepsi jangka panjang.
Rizali menegaskan, keberhasilan program KBKR bergantung pada sinergi semua pihak. “Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar program ini berhasil dan dapat menjadi model pelayanan terpadu yang efektif di Kutim,” pungkasnya. (ADV/ProkopimKutim/KP)
