SANGATTA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Timur (Kutim) berhasil meningkatkan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dari Rp 8,9 miliar pada 2024 menjadi Rp 19,6 miliar untuk tahun 2025. Kenaikan anggaran ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat kurang mampu dan memastikan operasional sekolah tetap lancar tanpa pungutan tambahan.
Kepala Disdikbud Kutim Mulyono, menegaskan bahwa anggaran tersebut mencakup berbagai kebutuhan operasional sekolah. Mulai dari pembelian alat tulis hingga pengadaan seragam dan sepatu bagi siswa.
“Anggaran ini cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah, termasuk seragam dan sepatu gratis. Saya tegaskan, tidak ada lagi pungutan untuk hal-hal yang seharusnya menjadi tanggung jawab sekolah,” ujarnya kepada media ini di Ruang Kerjanha di Sangatta, Selasa (14/1/2025).
Kebijakan ini, lanjut Mulyono, diambil untuk menghapus stigma negatif tentang pungutan di sekolah. Pemerintah ingin memastikan bahwa pendidikan di Kutim dapat diakses semua kalangan tanpa terkendala biaya tambahan.
“Tidak boleh ada lagi pungutan liar yang membebani orang tua siswa. Pendidikan adalah hak dasar yang harus dipenuhi tanpa diskriminasi,” tegasnya.
Meski demikian, ia menjelaskan bahwa ruang untuk sumbangan sukarela melalui komite sekolah tetap terbuka. Namun, sumbangan tersebut harus bersifat transparan, sukarela, dan tidak memberatkan orang tua.
“Komite sekolah boleh menggalang dana untuk kegiatan non-esensial, seperti perayaan hari besar atau acara perpisahan. Tetapi, sifatnya sukarela, bukan kewajiban,” imbuhnya.
Khusus kenaikan anggaran BOSDA hingga dua kali lipat ini menunjukkan komitmen serius Pemkab Kutim di bawah kebijakan Bupati H Ardiansyah Sulaiman dalam mendukung sektor pendidikan. Anggaran tambahan sebesar Rp 10,7 miliar diharapkan mampu memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pendidikan.
Menurut Mulyono, total penerima manfaat BOSDA mencakup ratusan sekolah tingkat SD hingga SMA di wilayah Kutim. Selain itu, pengelolaan dana akan diawasi secara ketat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran.
Pemerintah juga memastikan bahwa distribusi seragam dan sepatu gratis bagi siswa dilakukan secara merata. Program ini menyasar siswa dari keluarga kurang mampu agar mereka tidak merasa terpinggirkan. Kebijakan ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk para orang tua siswa dan tenaga pengajar. Di sisi lain, para guru menyambut baik langkah ini karena dinilai dapat meminimalkan potensi konflik antara pihak sekolah dan orang tua siswa.
Kadisdikbud Kutim menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas utama dalam pengelolaan dana BOSDA. Mulyono menyebut pihaknya akan melakukan audit secara berkala untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai peruntukan.
Dengan adanya kenaikan BOSDA ini, diharapkan pendidikan di Kutim semakin inklusif dan berkualitas. Tidak hanya meringankan beban orang tua, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam membangun generasi muda yang berdaya saing tinggi. (*)
