SANGATTA — Upaya modernisasi layanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Kutai Timur memasuki babak baru. Melalui Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan yang digelar Pemkab Kutim bersama BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan di daerah ini didorong untuk semakin serius memanfaatkan teknologi digital dalam pelayanan sehari-hari.
Rapat yang berlangsung di Ruang Arau Kantor Bupati Kutim, Bukit Pelangi, Sangatta, tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Yuriansyah, memimpin langsung jalannya forum. Hadir Ketua Komisi D DPRD Kutim Julfansyah, Wakil Direktur RSUD Kudungga dr Yuwana, perwakilan dinas terkait, kepala puskesmas, hingga Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Kutim.
Di tengah forum, RSUD Kudungga menjadi sorotan positif. Rumah sakit milik daerah itu menerima penghargaan bintang tiga dari BPJS Kesehatan, sebuah bentuk pengakuan atas kualitas implementasi layanan digital, khususnya sistem antrean online bagi peserta JKN. Predikat tersebut diberikan setelah BPJS Kesehatan melakukan serangkaian monitoring dan evaluasi nasional terhadap fasilitas kesehatan mitra di berbagai daerah.
Perwakilan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Samarinda, Desy Liana Siregar, menjelaskan bahwa penilaian bintang tiga tidak hanya melihat ketersediaan aplikasi, tetapi juga sejauh mana teknologi itu benar-benar digunakan dan bermanfaat bagi pasien. “Di RSUD Kudungga, sistem antrean online membantu mengurangi penumpukan pasien di loket dan poli. Peserta JKN bisa mengatur waktu kedatangan, sehingga waktu tunggu berkurang dan alur pelayanan jadi lebih tertib,” jelasnya.
Desy menilai, langkah RSUD Kudungga sejalan dengan agenda transformasi layanan kesehatan nasional yang menempatkan digitalisasi sebagai salah satu pilar utama. Selain antrean online, transformasi ini juga menyentuh aspek lain seperti integrasi data peserta, pelaporan klaim, dan sistem rujukan berjenjang.
Staf Ahli Bupati Kutim, Yuriansyah, menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan RSUD Kudungga menunjukkan bahwa inovasi tidak selalu identik dengan daerah metropolitan. “Ini adalah bukti bahwa rumah sakit di daerah juga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Pemerintah kabupaten tentu akan terus mendukung agar inovasi ini berkelanjutan,” ujarnya.
Namun demikian, Yuriansyah mengingatkan bahwa pekerjaan rumah masih cukup besar. Dengan kepesertaan JKN di Kutim mencapai 469.534 jiwa atau 104,61 persen dari jumlah penduduk semester II tahun 2024, dan mayoritas peserta—sekitar 77,48 persen—terdaftar di puskesmas, maka peningkatan mutu layanan di tingkat pertama menjadi agenda mendesak.
Ia menegaskan, transformasi layanan digital harus diiringi penguatan kapasitas tenaga kesehatan serta kesiapan infrastruktur teknologi di puskesmas maupun rumah sakit. “Tanpa SDM yang siap dan sistem yang andal, digitalisasi hanya akan jadi formalitas. Karena itu, kami akan memasukkan penguatan layanan kesehatan, termasuk aspek digital, dalam prioritas perencanaan pembangunan daerah,” katanya.
Forum kemitraan ini kemudian menyepakati perlunya langkah-langkah lanjutan, seperti pendampingan teknis untuk puskesmas, penyusunan standar layanan digital, serta evaluasi berkala atas pemanfaatan teknologi di fasilitas kesehatan. Harapannya, dalam beberapa tahun ke depan, tidak hanya RSUD Kudungga, tetapi juga puskesmas di berbagai kecamatan di Kutim dapat menyusul dalam penerapan layanan digital yang efektif dan ramah peserta JKN. (ADV/ProkopimKutim/KP)
