SANGATTA – Keberhasilan program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dinilai tidak hanya bergantung pada layanan kesehatan, tetapi juga kesediaan masyarakat menerima pendampingan. Di balik upaya tersebut, Tim Pendamping Keluarga (TPK) terus bergerak membangun kesadaran warga melalui edukasi dan kunjungan langsung ke rumah-rumah.
Hal itu disampaikan dalam diskusi bertema Peran Tim Pendamping Keluarga dalam Percepatan Penurunan Stunting yang digelar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim.
Pejabat Fungsional Teknik KKB DPPKB Kutim, Sulawati, menjelaskan bahwa hambatan terbesar yang dihadapi para kader bukanlah kondisi wilayah, melainkan masih rendahnya partisipasi masyarakat. Sebagian warga menganggap posyandu belum menjadi kebutuhan sehingga enggan memanfaatkan layanan yang tersedia.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut kader TPK bekerja lebih kreatif melalui pendekatan persuasif, komunikasi yang intensif, serta kolaborasi dengan tenaga kesehatan agar masyarakat memahami pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak.
Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKB Kutim, Ani Saidah, menegaskan bahwa stunting merupakan persoalan yang memengaruhi kualitas generasi mendatang karena berdampak pada perkembangan otak, kemampuan belajar, dan kesehatan anak dalam jangka panjang.
Ani mengatakan TPK yang terdiri atas bidan, kader PKK, dan kader KB menjadi instrumen utama dalam pendampingan calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, hingga balita usia 59 bulan. Untuk menjaga kualitas layanan, DPPKB Kutim secara berkala memberikan bimbingan teknis kepada para kader.
Selain itu, inovasi di tingkat posyandu juga terus dikembangkan dengan menghadirkan fasilitas bermain dan metode edukasi yang lebih menarik bagi keluarga. Pemerintah berharap kolaborasi seluruh pihak dapat memperkuat upaya memutus rantai stunting sekaligus mendukung terwujudnya Generasi Emas 2045. (ADV/ProkopimKutim/KP)
