SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) didorong mempercepat transformasi ekonomi agar tidak lagi bergantung pada belanja daerah. Wakil Bupati Mahyunadi menilai kemandirian ekonomi menjadi syarat utama apabila Kutim ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 10,76 persen pada 2027.
Menurutnya, capaian pertumbuhan yang selama ini terjadi belum sepenuhnya mencerminkan kekuatan ekonomi riil. Pergerakan ekonomi masih sangat dipengaruhi naik turunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga belum menunjukkan daya tahan yang kuat terhadap perubahan kondisi fiskal.
Mahyunadi mengingatkan bahwa data beberapa tahun terakhir memperlihatkan fluktuasi cukup tajam. Setelah tumbuh 9,82 persen pada 2024, ekonomi Kutim turun drastis hingga 1,05 persen pada 2025. Kondisi tersebut menjadi alasan agar target pembangunan disusun berdasarkan asumsi yang realistis.
Ia pun meminta Bappeda mengkaji ulang indikator yang digunakan dalam menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2027. Dengan estimasi APBD sekitar Rp6 triliun, menurutnya sulit membayangkan pertumbuhan dua digit apabila tidak ada motor ekonomi baru yang mampu mendorong investasi dan aktivitas sektor riil.
“Apa variabel dan indikatornya sehingga muncul angka setinggi itu? Target pembangunan tidak boleh hanya menjadi deretan angka tanpa landasan yang kuat,” tegas Mahyunadi.
Untuk mengurangi ketergantungan terhadap APBD, Pemkab Kutim menyiapkan strategi pengembangan hilirisasi industri sebagai penggerak ekonomi baru. Langkah tersebut dibarengi pembangunan infrastruktur penunjang kawasan industri, optimalisasi pendanaan melalui DAK dan Bankeu dari pemerintah pusat maupun provinsi, serta penguatan koordinasi dengan DPRD. Pemerintah berharap strategi tersebut mampu menghadirkan investasi, memperluas lapangan kerja, dan membangun fondasi ekonomi Kutim yang lebih mandiri dalam jangka panjang. (ADV/ProkopimKutim/KP)
