SANGATTA — Penanganan tuberkulosis (TB) di tingkat desa tak cukup berhenti pada penemuan pasien. Pemerintah desa di Kutai Timur (Kutim) diminta ikut memastikan warga menjalani pengobatan sampai tuntas dengan memanfaatkan ruang dukungan kesehatan melalui Dana Desa.
PSM Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kutim, Triee Susanti Mandasari, mengatakan keterlibatan desa diperlukan untuk memperkuat penanggulangan AIDS, TB, dan malaria. Hal itu disampaikan dalam Forum Kemitraan Penanggulangan Penyakit ATM yang digelar Dinas Kesehatan Kutim, baru-baru ini.
Menurut Triee, regulasi prioritas penggunaan Dana Desa 2026 membuka peluang bagi desa mendukung upaya kesehatan masyarakat. Peran tersebut dapat diarahkan pada pencegahan, penemuan kasus, pendampingan pasien hingga pemberdayaan warga setelah sembuh.
“Yang penting desa bisa membantu menemukan kasus lebih awal dan memastikan warga yang sakit tidak putus pengobatan,” ujarnya.
Ia menyebut penyakit ATM memiliki dampak yang lebih luas daripada persoalan medis. Penyakit yang berlangsung lama dapat menekan pendapatan keluarga karena produktivitas warga menurun dan kebutuhan pengobatan bertambah.
Desa, lanjutnya, dapat memperkuat konsep Desa Siaga dengan melibatkan kader kesehatan. Edukasi PHBS, penyediaan air bersih dan sanitasi, pengelolaan lingkungan, serta surveilans masyarakat menjadi bagian yang dapat dikembangkan.
Dukungan terhadap pasien TB juga dapat berupa pendampingan keluarga, akses transportasi menuju fasilitas kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan gizi sesuai aturan. Setelah pulih, penyintas juga perlu mendapat ruang pemberdayaan ekonomi agar kembali mandiri.
Triee menekankan program kesehatan harus masuk dalam perencanaan desa, mulai dari Musyawarah Desa, RKPDes hingga APBDes. Langkah itu diharapkan membuat Dana Desa berkontribusi pada target eliminasi AIDS, TB, dan malaria pada 2030 sekaligus menciptakan warga desa yang sehat dan produktif. (ADV/ProkopimKutim/KP)
