SANGATTA — Pemangkasan kuota produksi tambang membuat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mempercepat diversifikasi ekonomi. Selain berupaya mempertahankan tenaga kerja di perusahaan tambang, pemerintah daerah mulai menggenjot usaha padat karya berbasis komoditas lokal sebagai penyangga ekonomi masyarakat.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan pengurangan kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) berpotensi menimbulkan efek berantai. Penurunan produksi, menurut dia, tidak hanya memengaruhi perusahaan tambang, tetapi juga para pekerja dan mitra usaha yang bergantung pada aktivitas pertambangan.
Ardiansyah menyebut pemotongan produksi yang cukup besar, seperti dari 8 juta ton menjadi 4 juta ton, telah menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Karena itu, perusahaan diminta tidak terburu-buru mengambil keputusan PHK.
Pemkab Kutim telah berdialog dengan sejumlah perusahaan, antara lain PT Indexim dan PT Indominco. Pemerintah meminta korporasi mencari jalan keluar sebelum pengurangan tenaga kerja ditempuh.
Di sisi ketenagakerjaan, Distransnaker diminta memperkuat fungsi pusat informasi tenaga kerja. Ardiansyah ingin tenaga kerja lokal memperoleh kesempatan lebih besar mengisi kebutuhan perusahaan sesuai ketentuan daerah.
Meski demikian, ia mengakui tidak seluruh posisi dapat dipenuhi pekerja lokal. Sejumlah keahlian khusus masih membutuhkan tenaga ahli dari luar karena kompetensinya belum tersedia secara memadai di Kutim.
Di luar tambang, pemerintah mengarahkan pengembangan sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Kelompok masyarakat yang mengolah komoditas lokal akan mendapat dukungan untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah.
Salah satu yang disiapkan adalah komoditas cokelat dari Karangan. Produk tersebut dijadwalkan memasok sekitar dua ton biji kakao ke Bandung. Hilirisasi pisang juga kembali didorong untuk memperluas pasar produk olahan, termasuk peluang ekspor.
Selain sektor pangan, pemerintah menaruh perhatian pada bidang kesehatan. Rumah sakit umum daerah akan didorong menjadi fasilitas rujukan sekaligus memperluas layanan pemeriksaan kesehatan berkala. Langkah ini diharapkan meningkatkan pelayanan publik sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan asli daerah.
Ardiansyah menilai diversifikasi tersebut penting agar perekonomian Kutim tidak terlalu bergantung pada sektor tambang dan sawit. (ADV/ProkopimKutim/KP)
