SANGATTA — Empat yayasan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kutai Timur (Kutim) menyepakati penguatan perlindungan kesehatan bagi para relawannya. Mereka bersama BPJS Kesehatan Cabang Kutim menandatangani Perjanjian Teknis Operasional (PTO) untuk mengikutsertakan tenaga relawan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Penandatanganan berlangsung di Meeting Room Hotel Zenova Royale, Sangatta. Para relawan akan didaftarkan melalui skema Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) Kolektif, dengan pengelolaan kepesertaan dilakukan oleh yayasan masing-masing.
Empat yayasan yang masuk dalam kerja sama itu adalah Yayasan Kamala Bhayangkari, Yayasan Kutai Timur Berdikari, Yayasan Swara Mandiri Ummat, serta Yayasan Cerdas Pangan Nusantara.
Kepala BPJS Kesehatan Kutim Herman Prayudi mengatakan skema tersebut dirancang untuk memastikan tenaga yang bekerja dalam pelayanan sosial dan pemenuhan gizi tidak luput dari perlindungan kesehatan.
“Tenaga relawan yang aktif dalam kegiatan sosial dan pemenuhan gizi harus memiliki perlindungan agar mereka bisa bekerja dengan lebih tenang dan optimal,” kata Herman.
Menurut Herman, sistem kolektif juga memberikan kemudahan dalam administrasi kepesertaan. Yayasan bertanggung jawab mengoordinasikan pendaftaran para relawan sehingga cakupan perlindungan dapat dipantau secara lebih terstruktur.
Kerja sama ini sekaligus menjadi bentuk dukungan BPJS Kesehatan terhadap keberlangsungan layanan SPPG. Relawan yang terlibat di lapangan memiliki peran penting dalam menjalankan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Pihak yayasan disebut menyambut baik program tersebut. Perlindungan JKN dipandang sebagai bentuk kepedulian terhadap relawan yang mendedikasikan waktu dan tenaga dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat Kutim.
BPJS Kesehatan berharap perlindungan kesehatan yang semakin baik dapat mendukung kinerja para relawan. Dengan demikian, pelayanan SPPG dapat berlangsung secara berkesinambungan tanpa mengabaikan aspek kesejahteraan tenaga pelaksananya.
Kegiatan tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga kualitas pelayanan serta memperkuat perlindungan kesehatan bagi pekerja di sektor sosial. (ADV/ProkopimKutim/KP)
