
Kaltim Point, Kutim – Derasnya arus kemudahan pengurusan perizinan berusaha melalui sistem digital Online Single Submission (OSS) di Kabupaten Kutai Timur ternyata menyisakan pekerjaan rumah tersendiri bagi instansi pengawas lingkungan. Di tengah masifnya pertumbuhan sektor usaha mikro dan kecil seperti toko kelontong serta warung makan, tantangan terbesar pemerintah kini bergeser pada memastikan komitmen kewajiban pengelolaan lingkungan benar-benar diimplementasikan secara nyata di lapangan.
Selama ini, isu kepatuhan dokumen lingkungan kerap kali diidentikkan secara eksklusif dengan perusahaan-perusahaan tambang atau perkebunan berskala besar. Padahal, aktivitas operasional harian dari sektor usaha kecil dan kuliner yang beroperasi di tengah padatnya permukiman warga juga menghasilkan limbah cair dan sampah rumah tangga yang berpotensi membebani daya dukung lingkungan jika tidak dikelola dengan benar.
Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutai Timur, Nurrahmi Asmalia, menjelaskan bahwa unit usaha berskala kecil umumnya tidak diwajibkan menyusun dokumen analisis dampak lingkungan yang kompleks. Cukup dengan melampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang terintegrasi secara otomatis lewat platform OSS.
Kendati demikian, Nurrahmi mengingatkan bahwa kemudahan penerbitan izin secara daring tersebut tidak serta-merta menjadi garansi bahwa kepatuhan pengelolaan lingkungan di tingkat tapak berjalan sesuai harapan. Sektor kuliner, misalnya, menjadi salah satu bidang usaha yang memerlukan atensi dan pengawasan ketat karena memproduksi sampah sisa makanan secara rutin setiap harinya.
Dalam keterangannya, ia mengakui bahwa tingkat pemahaman para pelaku usaha baru terkait kewajiban pasca-izin ini masih perlu terus ditingkatkan melalui pendekatan persuasif.
“Oleh karena itu, kami memandang perlu untuk semakin memperluas jangkauan sosialisasi dan edukasi kepada para pelaku usaha, dengan menitikberatkan pada aspek teknis pengelolaan sampah harian,” ujar Nurrahmi beberapa waktu lalu.
Fenomena di Kutai Timur ini memberikan catatan penting bahwa keberhasilan tata kelola lingkungan tidak cukup diukur dari kelengkapan administratif perizinan semata. Pengawasan berkala dan komitmen moral di lapangan tetap menjadi instrumen penentu agar pertumbuhan investasi dan kemudahan berusaha tidak justru memicu permasalahan ekologis baru bagi masyarakat. (ADV)