Sekretariat DPRD Kutai Timur Audit Lebih dari 1.000 Data Aset, Kendaraan Dinas Jadi Prioritas

by
14 November 2026
2 mins read

KUTAI TIMUR – Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur melakukan penertiban dan pemutakhiran administrasi terhadap lebih dari 1.000 data aset milik daerah. Pemeriksaan tersebut difokuskan pada pencocokan data inventarisasi dengan kondisi sebenarnya di lapangan, terutama kendaraan dinas roda empat dan roda dua yang belum terdata secara menyeluruh.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan keberadaan barang milik daerah (BMD), kejelasan status penggunaan, serta pihak yang bertanggung jawab atas setiap aset yang berada dalam pengelolaan lembaga legislatif. Pembenahan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas pengelolaan aset pemerintah.

Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Timur, Jainuddin, mengatakan penertiban aset menjadi salah satu pekerjaan prioritas sejak dirinya mulai bertugas. Menurutnya, administrasi inventarisasi barang milik daerah di lingkungan DPRD masih membutuhkan pembenahan menyeluruh.

Dia menilai persoalan pendataan aset perlu mendapat perhatian serius, mengingat inventarisasi di lingkungan lembaga legislatif tersebut dinilai belum berjalan optimal sejak DPRD berdiri sekitar 27 tahun lalu.

Karena itu, langkah awal yang dilakukan adalah membuka kembali seluruh dokumen inventarisasi untuk diperiksa dan disesuaikan dengan kondisi fisik barang di lapangan.

“Begitu saya mulai bertugas, saya meminta agar data aset dibuka dan diperiksa. Ternyata jumlahnya cukup banyak sehingga perlu dilakukan pemutakhiran secara menyeluruh,” ungkap Jainuddin.

Dari pemeriksaan awal, ditemukan lebih dari 1.000 data aset yang membutuhkan verifikasi. Jumlah tersebut menjadi pekerjaan tersendiri bagi Sekretariat DPRD untuk memastikan seluruh barang milik daerah tercatat secara benar dan memiliki kejelasan administrasi.

Salah satu fokus pemeriksaan diarahkan pada kendaraan dinas, baik mobil maupun sepeda motor. Verifikasi tidak hanya mencakup keberadaan dan kondisi fisik kendaraan, tetapi juga kesesuaian identitas pengguna dengan data yang tercantum dalam administrasi inventarisasi.

Penelusuran tersebut diperlukan untuk memastikan kendaraan masih berada pada pihak yang berhak menggunakan atau terdapat perubahan status penggunaan yang belum diperbarui dalam pencatatan aset.

Untuk mendukung proses tersebut, Sekretariat DPRD telah melakukan pemanggilan dan mengirimkan surat kepada sejumlah pihak yang namanya tercatat sebagai pengguna barang milik daerah. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh konfirmasi mengenai keberadaan dan penggunaan aset yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

Melalui pemeriksaan tersebut, sekretariat ingin memastikan setiap barang memiliki informasi yang jelas mengenai lokasi, status pemanfaatan, serta penanggung jawabnya. Dengan demikian, data administrasi dapat mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.

Apabila ditemukan kendaraan dinas yang keberadaan atau penggunaannya tidak sesuai dengan catatan inventarisasi, Sekretariat DPRD akan melakukan penelusuran lebih lanjut. Penanganan administratif juga disiapkan apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang perlu ditertibkan.

Pembenahan Aset Berkaitan dengan Pengawasan KPK dan BPK. Jainuddin menegaskan, penertiban aset tidak cukup hanya dilakukan dengan memperbarui daftar inventarisasi. Pemeriksaan fisik dan konfirmasi langsung kepada pihak yang tercatat sebagai pengguna juga diperlukan agar data pemerintah benar-benar sesuai dengan kondisi riil.

Menurutnya, setiap aset daerah merupakan barang milik pemerintah yang pemanfaatannya harus mengikuti ketentuan. Kendaraan, peralatan, maupun fasilitas kantor perlu memiliki pencatatan yang jelas sehingga keberadaan dan penggunaannya dapat diawasi serta dipertanggungjawabkan.

Pembenahan tersebut juga berkaitan dengan upaya memperkuat tata kelola kelembagaan dalam menindaklanjuti perhatian lembaga pengawasan terhadap pengelolaan aset pemerintah.

Jainuddin menyebut penertiban administrasi aset menjadi bagian dari upaya memenuhi perhatian dan pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dia menilai, tertib administrasi merupakan fondasi penting dalam membangun pengelolaan kelembagaan yang lebih akuntabel. Data aset yang akurat akan memudahkan proses pengawasan, pemeriksaan, serta evaluasi terhadap pemanfaatan barang milik daerah.

Selain itu, kejelasan status dan penanggung jawab aset dapat mengurangi potensi persoalan administrasi akibat barang yang tidak diketahui keberadaan maupun pihak yang menggunakannya.

Melalui verifikasi terhadap lebih dari 1.000 data aset tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur berharap pengelolaan barang milik daerah semakin tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Upaya ini sekaligus menjadi langkah untuk memastikan setiap aset pemerintah yang berada dalam pengelolaan DPRD memiliki kejelasan keberadaan, status penggunaan, serta peruntukannya. (adv)

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

Previous Story

TPP ASN Sekretariat DPRD Kutai Timur Turun 60 Persen, Bimtek Ikut Terdampak Efisiensi

Kepala Dispora Kutim, Basuki Isnawan
Next Story

​Meretas Kemandirian Lewat Kolaborasi: Dispora Kutim Gandeng Sektor Swasta Majukan Pemuda