Seluruh Desa dan Kelurahan Sangatta Selatan Beririsan dengan Kawasan TNK, Pembangunan Terdampak

by
17 November 2026
1 min read
Camat Sangatta Selatan, Dewi.
Camat Sangatta Selatan, Dewi.

Kaltim Point, Kutim – Status kawasan Taman Nasional Kutai (TNK) menjadi salah satu tantangan pembangunan di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Seluruh desa dan kelurahan di kecamatan tersebut memiliki wilayah yang beririsan dengan kawasan konservasi. Kondisi ini membuat pembangunan infrastruktur harus melalui mekanisme dan kajian khusus.

Camat Sangatta Selatan Dewi mengatakan, wilayah yang bersinggungan dengan TNK meliputi Kelurahan Singa Geweh, Desa Sangatta Selatan, Desa Sangkima, hingga Teluk Singkama. Luasan kawasan yang masuk TNK berbeda-beda di setiap wilayah.

“Semua desa dan kelurahan di Sangatta Selatan memiliki wilayah yang beririsan dengan TNK. Bahkan, di beberapa wilayah, bagian yang berada di luar kawasan konservasi justru terbatas,” ujarnya, Selasa (17/11).

Dewi menjelaskan, di Kelurahan Singa Geweh, area yang beririsan berada di sisi Ring Road hingga kawasan Muara Gabus. Di Desa Sangatta Selatan, wilayah yang masuk TNK antara lain berada di sekitar Jalan Poros Bontang ke arah atas. Sementara di Sangkima, sebagian besar wilayah di luar permukiman masuk kawasan taman nasional. Adapun di Teluk Singkama, kawasan permukiman dan sejumlah area di sepanjang sempadan jalan menjadi bagian yang bersinggungan.

Menurut dia, regulasi sebenarnya membuka ruang untuk pembangunan di kawasan konservasi dengan persyaratan tertentu. Namun, pemerintah harus melalui mekanisme dan kajian sebelum kegiatan dapat dilaksanakan. Salah satu opsi yang dibutuhkan ialah perjanjian kerja sama dengan pengelola TNK.

“Pembangunan memang dimungkinkan, tetapi ada mekanisme yang harus dipenuhi. Tidak bisa langsung dikerjakan karena harus melalui kajian dan melihat apakah kegiatannya termasuk strategis serta tidak dapat dielakkan,” katanya.

Kondisi tersebut berdampak pada pembangunan jalan, fasilitas umum, fasilitas sosial, hingga sarana pelayanan dasar lainnya. Pemerintah kecamatan pun perlu memilah usulan berdasarkan status lahannya, termasuk memastikan kebutuhan yang berada di area penggunaan lain (APL) tetap diperjuangkan.

Dewi berharap koordinasi antara pemerintah daerah dan pengelola TNK dapat memberi kejelasan terhadap usulan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. Dengan mekanisme yang sesuai, kebutuhan infrastruktur di wilayah yang beririsan dengan kawasan konservasi diharapkan tetap dapat ditangani tanpa mengabaikan fungsi perlindungan taman nasional. (ADV)

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Diskop UKM Kutim, Firman Wahyudi.
Previous Story

Masyarakat Bisa Telusuri Profil Koperasi Kutim Lewat SIGAP

Camat Kongbeng, Petrus Ivung.
Next Story

Rehabilitasi Bendungan Abadi Jaya Jadi Kunci Pengembangan Sawah Miau Baru