DPRD Kutai Timur Masih Berproses, KLA dan RTRW Belum Disahkan

by
16 November 2026
1 min read

KUTAI TIMUR  – Penyelesaian rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif DPRD Kabupaten Kutai Timur masih menghadapi sejumlah kendala administratif dan penyesuaian regulasi. Dari 11 Raperda yang menjadi pekerjaan lanjutan, baru satu rancangan yang berhasil disahkan, sedangkan sejumlah lainnya masih membutuhkan proses penyelesaian sebelum dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Dua rancangan yang hingga kini belum tuntas adalah Raperda Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Keduanya masih menunggu pemenuhan persyaratan dan tahapan lanjutan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kutai Timur, Hasara, SH, mengatakan satu dari 11 Raperda inisiatif yang menjadi pekerjaan lanjutan telah berhasil diselesaikan, yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Kolaborasi.

Sementara itu, Raperda KLA belum dapat dilanjutkan karena masih memerlukan penyesuaian dengan regulasi terbaru berupa peraturan presiden. Penyesuaian tersebut diperlukan agar substansi rancangan peraturan daerah tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat.

“Untuk Raperda KLA, ada regulasi terbaru yang perlu diselaraskan. Jadi, untuk sementara kita menunggu ketentuan tersebut agar nantinya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi,” jelas Hasara.

Menurutnya, penyelarasan regulasi menjadi bagian penting dalam proses pembentukan peraturan daerah. Hal tersebut diperlukan agar aturan yang nantinya ditetapkan memiliki landasan hukum yang kuat serta sejalan dengan kebijakan nasional mengenai pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Berbeda dengan Raperda KLA, penyelesaian Raperda RTRW membutuhkan tahapan teknis dan administratif yang lebih panjang. Hasara menjelaskan, terdapat sembilan tahapan yang harus dilalui dalam proses penyusunan regulasi tata ruang tersebut.

Saat ini, proses Raperda RTRW telah melewati beberapa tahapan dan memasuki fasilitasi di tingkat provinsi. Setelah mendapatkan fasilitasi dari gubernur, dokumen tersebut masih harus disampaikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menjalani proses berikutnya.

Pada tahap tersebut, DPRD bersama instansi terkait masih harus menunggu jadwal presentasi dan pembahasan di tingkat kementerian. Waktu penyelesaiannya belum dapat dipastikan karena harus menyesuaikan agenda serta prosedur yang ditetapkan pemerintah pusat.

Selain persoalan tahapan administratif, pembahasan Raperda RTRW juga berkaitan dengan ketentuan tata tertib DPRD mengenai masa kerja panitia khusus (Pansus). Dalam ketentuan tersebut, masa kerja Pansus dibatasi selama enam bulan, sedangkan proses pembahasan Raperda RTRW telah melewati batas waktu tersebut.

Kondisi itu membuat pembahasan untuk sementara dihentikan sambil menunggu terpenuhinya tahapan dan persyaratan yang diperlukan.

“Untuk sementara kita pending dulu. Bukan dicabut, tetapi menunggu proses dan ketentuan yang diperlukan. Kalau persyaratannya sudah terpenuhi, pembahasan bisa kembali dilanjutkan,” ujar Hasara.

Ia menegaskan, penghentian sementara pembahasan bukan berarti Raperda RTRW tidak lagi menjadi kebutuhan daerah. Regulasi tersebut tetap memiliki peran strategis karena menjadi pedoman dalam mengatur pemanfaatan ruang, menentukan peruntukan kawasan, serta mendukung arah pembangunan Kabupaten Kutai Timur.

Keberadaan RTRW juga diperlukan untuk memastikan pemanfaatan lahan dan pengembangan wilayah berjalan selaras dengan kebijakan tata ruang di tingkat provinsi maupun nasional.

Dengan kondisi tersebut, penyelesaian Raperda KLA dan RTRW masih bergantung pada proses penyesuaian regulasi serta koordinasi lintas instansi. DPRD Kutai Timur melalui tahapan yang telah berjalan diharapkan dapat melanjutkan pembahasan kedua rancangan tersebut setelah seluruh persyaratan hukum dan administratif terpenuhi. (adv)

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

Previous Story

Jainuddin Ingatkan ASN DPRD Kutai Timur Seimbangkan Hak dan Kewajiban

Next Story

Sekretariat DPRD Kutai Timur Beri Penghargaan kepada 19 ASN Berprestasi