KUTAI TIMUR – Mekanisme pergeseran anggaran sebesar Rp276 miliar dalam penyusunan APBD Perubahan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan anggota DPRD Kutai Timur, Faizal Rachman. Dia mempertanyakan proses pengalihan anggaran tersebut karena dinilai belum dibahas secara terperinci bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
Faizal mengungkapkan, anggaran yang sebelumnya dipangkas dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) disebut dialihkan untuk membiayai sejumlah program baru. Kondisi itu dinilai perlu mendapat penjelasan terbuka, mengingat alasan awal rasionalisasi anggaran adalah untuk memenuhi kewajiban pembayaran atau utang pemerintah daerah.
Menurut Faizal, dalam pembahasan sebelumnya pemerintah daerah menyampaikan bahwa pengurangan anggaran dilakukan sebagai langkah penyesuaian kemampuan keuangan daerah. Namun, setelah mencermati kembali dokumen anggaran, ia menemukan adanya alokasi untuk kegiatan baru yang bersumber dari anggaran hasil pemotongan sejumlah OPD.
“Alasannya rasionalisasi itu untuk membayar utang. Tetapi setelah saya cek, anggaran sekitar Rp276 miliar yang dipotong dari OPD ternyata justru dibikinkan program baru. Ini yang saya pertanyakan,” ujar Faizal.
Dia menyebut pengurangan anggaran tersebut menyentuh 44 OPD. Sejumlah alokasi yang terdampak antara lain anggaran kegiatan perangkat daerah, dana desa, hingga dana untuk tingkat rukun tetangga (RT).
Salah satu contoh yang disampaikan Faizal adalah alokasi dana RT. Anggaran yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp250 juta disebut sempat dikurangi menjadi Rp100 juta dalam proses pergeseran. Namun, melalui APBD Perubahan, pemerintah daerah kembali mengalokasikan tambahan Rp150 juta sehingga nilainya kembali seperti semula.
Bagi Faizal, perubahan tersebut perlu dijelaskan secara rinci, mulai dari alasan pengurangan, dasar pengalihan, hingga pertimbangan pemerintah daerah ketika mengembalikan alokasi anggaran. Dia menilai seluruh proses pergeseran harus dapat ditelusuri agar tidak menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi perencanaan belanja daerah.
Selain dana RT, Dia juga menyoroti penambahan anggaran pada sejumlah kegiatan, termasuk program swakelola yang menurut keterangannya mengalami peningkatan sekitar Rp37 miliar.
Keberatan tersebut, lanjutnya, telah disampaikan dalam rapat pembahasan Banggar. Dia bahkan meminta agar keberatannya dicantumkan dalam laporan hasil pembahasan sebagai catatan bahwa sejumlah perubahan anggaran tidak pernah dibahas secara mendalam bersama anggota Banggar.
“Saya sudah sampaikan, catat dalam laporan Banggar bahwa saya tidak menerima hal-hal yang tidak pernah dibahas. Anggaran Rp276 miliar itu tidak pernah kami bahas secara terperinci dalam rapat Banggar,” tegasnya.
Faizal menilai keterbatasan waktu pembahasan APBD Perubahan turut memengaruhi pendalaman terhadap sejumlah perubahan anggaran. Menurutnya, beberapa agenda rapat harus diselesaikan dalam waktu relatif singkat sehingga tidak seluruh rincian pergeseran dapat dikaji secara maksimal.
Meski menyampaikan keberatan, ia mengaku tetap mendorong pengesahan APBD Perubahan karena terdapat program yang dinilai penting bagi masyarakat, salah satunya program beasiswa. Namun, dukungan terhadap pengesahan tersebut tidak berarti dirinya menyetujui seluruh proses pergeseran anggaran tanpa catatan.
Dalam proses pembahasan, Faizal juga sempat mengusulkan penggunaan hak interpelasi DPRD untuk meminta penjelasan resmi pemerintah daerah mengenai kebijakan pergeseran anggaran. Akan tetapi, usulan tersebut tidak berlanjut karena belum memperoleh dukungan tanda tangan anggota DPRD yang diperlukan.
Dia meminta pemerintah daerah menyampaikan rincian pergeseran anggaran secara terbuka, termasuk daftar program baru, besaran alokasi, serta sumber pembiayaannya. Menurutnya, transparansi diperlukan agar DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah secara optimal.
“Jangan sampai DPRD hanya diminta mengesahkan anggaran, tetapi perubahan yang terjadi sebelumnya tidak pernah dijelaskan secara terbuka. Ini menyangkut tanggung jawab penggunaan uang daerah,” ucapnya.
Faizal berharap pemerintah daerah memberikan penjelasan menyeluruh agar setiap perubahan APBD dapat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme perencanaan, pembahasan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (adv)