Reses Ketua DPRD Kutai Timur Himpun Keluhan Warga, Infrastruktur hingga UMKM Jadi Prioritas

by
18 November 2026
1 min read

KUTAI TIMUR – Persoalan pembangunan jalan, pelayanan listrik dan air bersih, hingga pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi sejumlah aspirasi masyarakat yang dihimpun Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, saat melaksanakan kegiatan reses di kawasan Assaddiyah.

Berbagai masukan tersebut akan diteruskan kepada pemerintah daerah dan instansi terkait agar mendapat tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing. Jimmi mengatakan, kebutuhan infrastruktur dasar masih menjadi perhatian warga karena berkaitan langsung dengan aktivitas dan pelayanan sehari-hari masyarakat.

“Aspirasi masyarakat ini tentu harus kita sampaikan. Ada yang berkaitan dengan PLN, PDAM, pemerintah daerah, dan juga perencanaan pembangunan jalan,” ujarnya.

Menurut Jimmi, tidak semua persoalan yang disampaikan masyarakat dapat diselesaikan melalui kebijakan pemerintah kabupaten. Keluhan mengenai pelayanan listrik dan air bersih, misalnya, membutuhkan koordinasi dengan pihak penyedia layanan, yakni PLN dan PDAM.

Karena itu, DPRD akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada instansi yang memiliki kewenangan agar permasalahan yang dirasakan warga dapat dibahas dan dicarikan penyelesaiannya. Sementara kebutuhan pembangunan jalan akan diteruskan kepada perangkat daerah terkait untuk menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan.

Selain infrastruktur dan pelayanan dasar, penguatan ekonomi masyarakat juga menjadi salah satu hal yang disoroti dalam reses tersebut. Dia menilai, program dana rukun tetangga (RT) memiliki peluang untuk dimanfaatkan lebih luas, termasuk mendukung kegiatan pemberdayaan UMKM di lingkungan masyarakat.

Dia berharap penggunaan anggaran di tingkat RT tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik, tetapi juga dapat mendorong kegiatan ekonomi produktif yang memberikan manfaat langsung bagi warga.

“Bagaimana dana untuk RT itu bisa dimaksimalkan untuk pengembangan UMKM di masyarakat. Itu juga menjadi hal yang perlu kita perhatikan,” jelasnya.

Jimmi menilai, UMKM perlu mendapatkan perhatian dalam agenda pembangunan daerah karena sektor tersebut menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Dukungan terhadap usaha kecil diharapkan dapat memperkuat aktivitas ekonomi keluarga sekaligus membuka peluang kerja di lingkungan setempat.

Persoalan ketenagakerjaan juga masih menjadi bagian dari aspirasi yang perlu diperjuangkan. Menurutnya, masyarakat lokal harus memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi dan mendapatkan akses pekerjaan sesuai potensi serta kebutuhan daerah.

Dia mengatakan, seluruh masukan yang dihimpun selama reses akan menjadi bahan bagi DPRD dalam menyampaikan rekomendasi dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat melalui mekanisme perencanaan pembangunan.

Aspirasi yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah kabupaten akan diteruskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Adapun persoalan listrik dan air bersih akan dikoordinasikan dengan PLN serta PDAM.

Jimmi berharap hasil reses tidak berhenti sebagai catatan kebutuhan masyarakat, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama pihak-pihak berwenang. Dengan demikian, persoalan infrastruktur, pelayanan dasar, pemberdayaan UMKM, dan kesempatan kerja dapat memperoleh perhatian dalam agenda pembangunan Kutai Timur. (adv)

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

Previous Story

DPRD Kutai Timur Dorong Program Ayam Petelur untuk Perkuat UMKM dan Ketahanan Pangan

Next Story

DPRD Kutai Timur Soroti Aturan Perusahaan PT Bagong, Hak Pekerja Diminta Dievaluasi