Kaltim Point, Kutim – Dukungan anggaran sekitar Rp3,7 miliar dari pemerintah pusat untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kutai Timur (Kutim) mulai berjalan sejak akhir Oktober. Dana tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tetapi juga menyasar sejumlah kecamatan yang terdampak kebakaran.
Plt Kepala BPBD Kutim Khairunisanur mengatakan, bantuan itu merupakan anggaran darurat penanganan karhutla yang penggunaannya mencakup beberapa wilayah. Karena itu, alokasi dana tidak sepenuhnya berada di bawah pengelolaan BPBD, melainkan turut mendukung kebutuhan kecamatan yang terlibat dalam penanganan kebakaran.
“Anggaran sekitar Rp3,7 miliar itu bukan hanya untuk BPBD. Ada beberapa kecamatan yang terdampak karhutla juga mendapatkan dukungan dari dana darurat tersebut,” ujarnya, Sabtu (21/11).
Realisasi dukungan mulai berjalan pada 30 Oktober. Salah satu pemanfaatannya berkaitan dengan pemberian tambahan insentif bagi petugas yang terlibat dalam pemadaman. Personel di lapangan mendapat dukungan sebagai bentuk penghargaan atas keterlibatan mereka dalam penanganan kebakaran.
Khairunisanur menjelaskan, petugas yang terlibat nantinya ditetapkan oleh kecamatan masing-masing. Penetapan tersebut diperlukan sebagai dasar penyaluran insentif kepada personel yang masuk dalam kegiatan penanganan.
“Pelaksanaannya sudah mulai berjalan. Petugas yang terlibat akan ditetapkan melalui SK dari kecamatan masing-masing, sedangkan besaran insentifnya sudah ditentukan melalui SK Bupati,” jelasnya.
Di sisi lain, BPBD tidak memprioritaskan penambahan anggaran dalam perubahan APBD karena mempertimbangkan efisiensi. Kebutuhan lain yang belum terakomodasi akan kembali diperjuangkan dalam pembahasan anggaran berikutnya.
Pemerintah berharap dukungan dana darurat tersebut dapat membantu memperkuat penanganan karhutla, terutama di wilayah yang membutuhkan keterlibatan petugas secara intensif. (ADV)