Insentif Guru di Kutim Berpotensi Berkurang, Disdikbud Sebut Terkendala Batas Belanja Pegawai

by
21 November 2026
1 min read
Kepala Disdikbud, Kutim Mulyono.
Kepala Disdikbud, Kutim Mulyono.


Kaltim Point, Kutim – Kesejahteraan tenaga pendidik di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Namun, keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan belanja pegawai berpotensi memengaruhi besaran insentif yang selama ini diterima guru.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim Mulyono mengatakan, pemerintah daerah tetap memiliki perhatian terhadap kesejahteraan guru. Salah satu bentuk dukungan tersebut diberikan melalui insentif di luar gaji dan tunjangan sertifikasi.

Hanya saja, pemberian insentif tidak bisa dilepaskan dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Salah satunya batas belanja pegawai maksimal 30 persen yang harus dipatuhi pemerintah kabupaten.

“Perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan guru sebenarnya sangat besar. Tetapi, pemberian insentif juga harus mengikuti aturan. Belanja pegawai tidak boleh melampaui 30 persen dari APBD,” ujarnya, Sabtu (21/11).

Mulyono menjelaskan, insentif guru masuk dalam komponen belanja pegawai. Dengan demikian, ketika kapasitas APBD mengalami penurunan, ruang anggaran untuk memenuhi komponen tersebut juga ikut terpengaruh.

Kondisi itu yang membuat besaran insentif berpotensi mengalami penyesuaian dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurut dia, persoalan tersebut bukan semata-mata karena pemerintah daerah mengurangi perhatian terhadap tenaga pendidik, melainkan berkaitan dengan kemampuan fiskal dan regulasi yang berlaku.

“Kalau APBD turun, ruang belanja pegawai juga ikut terpengaruh. Karena insentif guru masuk di dalam komponen itu, otomatis ada penyesuaian. Kita tidak bisa memaksakan anggaran sampai melanggar ketentuan,” jelasnya.

Dia menyebut, pemerintah daerah harus mempertimbangkan konsekuensi apabila belanja pegawai melampaui batas yang ditetapkan. Sebab, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berujung pada sanksi dari pemerintah pusat.

Meski begitu, Mulyono meminta para guru tetap melihat pemberian insentif sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah yang patut disyukuri. Sebab, menurutnya, tidak semua daerah memiliki kebijakan serupa.

“Walaupun nilainya mungkin tidak sebesar sebelumnya, pemerintah daerah masih memberikan insentif kepada guru. Di sejumlah daerah lain, fasilitas seperti ini bahkan tidak tersedia,” katanya.

Mulyono menegaskan, Disdikbud tetap berupaya memperjuangkan kepentingan tenaga pendidik dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan yang berlaku. (ADV)

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

Kepala Dinas Kesehatan Kutim, Yuwana Sri Kurniawati.
Previous Story

RSUD Muara Bengkal Dapat Bantuan RS Rp122 Miliar, Kutim Ajukan Revitalisasi

Camat Kongbeng, Petrus Ivung.
Next Story

Pembinaan Pemuda di Kongbeng Bertumpu pada Karang Taruna, Desa Punya Peran Besar

Don't Miss