Sangatta — Anggota DPRD Kutai Timur dari Fraksi NasDem, Yulianus Palangiran, menyampaikan pandangan tegas usai Rapat Paripurna Laporan Akhir Pansus terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Kamis (31/7/2025).
Dalam wawancara usai paripurna, Yulianus menekankan bahwa raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK bukanlah alasan bagi pemerintah daerah untuk berpuas diri. Menurutnya, WTP hanya menggambarkan kepatuhan administratif, bukan berarti bebas dari praktik penyimpangan atau lemahnya tata kelola.
“Kita tidak boleh terbuai dengan status WTP. Temuan-temuan seperti kelebihan bayar, lemahnya pengawasan, dan tumpang tindih belanja tetap harus ditindaklanjuti dengan serius. Jangan jadikan WTP sebagai tameng,” tegas Yulianus.
Ia juga menyoroti lambannya realisasi belanja dan lemahnya disiplin dalam menyusun serta mengeksekusi perencanaan anggaran. Dalam catatannya, keterlambatan pembangunan kerap kali berulang karena OPD belum mampu merancang program secara tepat waktu dan tepat sasaran.
Hal ini sejalan dengan sikap Fraksi NasDem dalam pandangan akhirnya terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024. Fraksi menekankan bahwa praktik pelampauan kas daerah dan utang belanja yang berulang tidak boleh lagi terjadi. Pemerintah daerah didesak untuk menyusun anggaran yang realistis, disiplin, dan tanpa membebani fiskal daerah secara tersembunyi.
Fraksi NasDem juga mengingatkan bahwa pelaporan dan tindak lanjut hasil audit BPK tidak boleh bersifat administratif semata. Setiap OPD wajib melaksanakan kewajiban LHP secara disiplin dan transparan, serta melaporkannya secara berkala ke DPRD.
Lebih jauh, Yulianus mendukung penuh langkah Fraksi NasDem yang mendorong transformasi tata kelola keuangan daerah. Fraksi menilai bahwa penyerapan APBD harus maksimal dan berpihak pada kebutuhan riil masyarakat, bukan hanya mengejar formalitas serapan.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada tambang. Kita harus pikirkan arah pembangunan Kutim ke depan. Pangan dan pertanian harus mulai dikuatkan sebagai sektor strategis masa depan,” tambah Yulianus, mempertegas arah pembangunan berkelanjutan yang juga ditekankan Fraksi NasDem.
Selain menyoroti keuangan daerah, Yulianus juga meminta peningkatan kapasitas SDM pemerintah agar tidak lagi ada keterlambatan dalam penganggaran maupun eksekusi pembangunan. Ia mengingatkan bahwa masalah-masalah ini sudah menjadi keluhan publik dari tahun ke tahun, dan tidak boleh lagi dianggap sebagai hal biasa.
Fraksi NasDem dalam kesimpulannya menyatakan bahwa masa depan Kutai Timur harus dibangun dengan visi jangka panjang, yang menempatkan tata kelola keuangan yang sehat, penguatan sektor pangan, dan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan sebagai pilar utama.
