Sangatta – Perkara kesejahteraan masyarakat kecil harus menjadi prioritas utama pemerintah. Menurut legislator asal Partai NasDem Kutai Timur, Yulianus Palangiran, dari 18 kecamatan yang ada, diperlukan terobosan nyata yang berfokus pada peningkatan taraf hidup masyarakat Kutim.
“Yang paling penting, hanya dari 18 kecamatan itu harus ada terobosan, terobosan yang paling utama adalah mengendong masyarakat masyarakat kecil,” tegas Yulianus.
Tidak terlepas dari itu, ia juga menyoroti pentingnya ketahanan pangan. Yulianus menekankan perlunya pembentukan kelompok-kelompok tani oleh pemerintah. Namun, ia menyayangkan fakta bahwa saat ini, banyak tanah desa dan tanah negara justru dikuasai oleh para investor.
“Kita tidak bisa pungkiri dan memang kemarin saya pernah sampaikan di dalam rapat, kita harus hati-hati,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yulianus mempertanyakan kontribusi nyata investasi tersebut terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Ia heran mengapa PAD justru minim meski terdapat banyak perkebunan dan pertambangan.
“Saya bilang, kok selalu mempersoalan dana bagi hasil (DBH)? Kenapa pendapatan asli daerah kita kok minim?” tanyanya seraya mengatakan PAD dari tahun 2024 Rp532,65 miliar. Meski ada kenaikan, potensi penerimaan kas daerah dari profit sharing bisa ditingkatkan lagi dari sektor selain perkebunan dan pertambangan.
Politikus Partai NasDem itu kemudian menjabarkan persoalan tersebut. Banyak perkebunan, termasuk yang terbaik sekalipun, memiliki legalitas yang tidak jelas. Kondisi ini, menurutnya, menyulitkan pemungutan pajak. Keberadaan koperasi dan badan usaha lainnya di wilayah investasi juga tidak menjamin mereka membayar pajak secara rutin.
“Ok ada perkebunan terbaik tapi legalitasnya tidak jelas, dimana kau ambil pajakmu? Ok keberadaan koperasi dan sebagainya belum tentu ada membayar pajak. Ini semua harus jadi pertimbangan eksekutif juga,” pungkas Yulianus menutup wawancara. (ADV)
