Kutai Timur, Kaltimpoint.com – Anggota DPRD Kutai Timur, H. Bahcok Riandi, menegaskan bahwa penanganan banjir harus tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah, meskipun saat ini Kutim tengah menghadapi kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, kebijakan efisiensi bukan alasan untuk menunda langkah-langkah mitigasi yang menyangkut keselamatan masyarakat.
Dalam satu tahun terakhir, sejumlah kecamatan di Kutai Timur mengalami banjir berulang dengan tingkat genangan yang bervariasi. Kondisi ini, kata Bahcok, telah menjadi perhatian serius DPRD bersama instansi teknis terkait. Ia menilai penting adanya koordinasi lintas lembaga agar penanganan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Kemarin kita sudah konsultasikan dengan PUPR Provinsi dan Balai Wilayah Sungai untuk membicarakan masalah banjir di wilayah kita ini. Selanjutnya kita melihat garis kewenangan untuk mempermudah kordinasi antar lembaga dalam merumuskan anggaran, sehingga dapat segera menyelesaikan masalah banjir,” jelas beliau dengan singkat.
Bahcok mengakui, meskipun DPRD telah mendorong langkah-langkah mitigasi, realisasinya di lapangan masih berjalan lamban. Salah satu penyebabnya adalah dampak efisiensi APBD yang diberlakukan pemerintah pusat terhadap seluruh daerah, termasuk Kutai Timur.
“Kita sudah merumuskan beberapa cara untuk mitigasi bencana banjir ini tapi memang prosesnya agak berjalan lamban karena APBD Kutai Timur masih dalam kondisi efisiensi,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrat itu membeberkan bahwa efisiensi anggaran telah menyebabkan penurunan signifikan pada kapasitas fiskal daerah. Jika pada tahun-tahun sebelumnya APBD Kutim mencapai sekitar Rp11 triliun, kini hanya berada di kisaran Rp9 triliun. Ia memperkirakan kebijakan efisiensi tersebut masih akan berlanjut pada Tahun Anggaran 2026.
Meski begitu, Bahcok menegaskan agar pemerintah daerah tidak mengabaikan program penanggulangan banjir di tengah keterbatasan fiskal yang ada. Menurutnya, mitigasi bencana merupakan kebutuhan mendesak yang berdampak langsung pada kehidupan warga.
“Iya silahkan ada efisiensi, tapi kita berharap masih ada anggaran yang dialokasikan untuk memprioritaskan upaya mitigasi bencana yang terjadi,” tutupnya dengan penuh harapan.
Dengan komitmen bersama antara DPRD, pemerintah daerah, dan lembaga teknis, ia optimistis persoalan banjir di Kutai Timur dapat diatasi secara bertahap meski di tengah kondisi anggaran yang terbatas. (ADV)
