SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) prihatin dengan masih adanya Anak Tidak Sekolah (ATS), karena hal tersebut menyangkut masa depan daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu langkah yang dilakukan adalah pemetaan ATS sehingga memudahkan penanganannya.
Baru-baru ini Pemkab melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim mengadakan Pelatihan Teknis Peningkatan Kapasitas Operator Data Pendidikan di Hotel Royal Victoria Sangatta Utara. Tujuannya satu, memperkuat kolaborasi dalam menelusuri, memverifikasi, dan memvalidasi data anak-anak Kutim yang belum tersentuh layanan pendidikan formal. Kegiatan ini menjadi titik temu bagi para pengelola data pendidikan di tingkat sekolah, lembaga, dan instansi lintas sektor.
Bunda PAUD Kutim Ny. Hj. Siti Robiah penutupan kegiatan menyatakan bahwa isu ATS bukan sekadar urusan angka di laporan administrasi, melainkan soal kualitas generasi muda yang akan menentukan masa depan Kutim.
“Anak-anak ini adalah penerus kita. Karena itu, data harus benar-benar akurat agar mereka bisa kembali masuk ke program Cap Jempol dan PKBM di kecamatan maupun desa,” ujarnya dalam penutupan kegiatan.
Menurutnya, kerja bersama antarinstansi mutlak diperlukan untuk menangani isu ATS. Ia mengajak Disdukcapil, Kementerian Agama, Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes), hingga TP PKK Pokja II untuk bergerak sinergis, sebab lembaga-lembaga itu bersentuhan langsung dengan masyarakat di lapangan.
Sementara itu, pembaruan data harus dilakukan setiap tahun. Hal tersebut untuk mengantisipasi anak yang awalnya sekolah bisa menjadi ATS.
“Jumlah ATS di Kutim yang semula mencapai sekitar 13 ribu anak, kini telah menurun menjadi 9.644 anak. Meski belum sepenuhnya tuntas, kemajuan ini menjadi sinyal positif bahwa upaya pengentasan ATS mulai menunjukkan hasil nyata,” pungkas Siti Robiah.
Plt. Kepala Bidang Pendidikan Nonformal (PNF) Disdikbud Kutim Heri Purwanto menilai pemberdayaan operator Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai langkah strategis memperkuat sistem pendataan di tingkat sekolah dasar hingga menengah. Heri menambahkan, kegiatan ini bagian dari gerakan sosial dan moral untuk memastikan tidak ada ATS di Kutim. (ADV/ProkopimKutim/KP)
