Kutai Timur, Kaltimpoint.com — Anggota DPRD Kutai Timur, Ardiyansyah, menyoroti sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengajukan tambahan anggaran saat rapat dengar pendapat bersama komisi-komisi DPRD Kutim. Permintaan tambahan tersebut diajukan dalam rangka mendukung pelaksanaan program kerja tahun berjalan. Namun, menurut Ardiyansyah, langkah tersebut harus diiringi dengan perencanaan yang matang dan pemanfaatan dana yang benar-benar efektif.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan, dewan pada prinsipnya tidak menolak usulan tambahan anggaran selama penggunaannya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menilai, DPRD memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari uang daerah digunakan dengan sebaik-baiknya dan tidak hanya habis dalam kegiatan yang kurang berdampak.
“Kami akan bantu kalau memang programnya penting dan berdampak. Tapi banyak sekarang OPD yang anggarannya besar, tapi kegiatannya tidak jelas,” ujar Ardiyansyah, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi C DPRD Kutim.
Lebih lanjut, Ardiyansyah menyoroti fenomena rendahnya tingkat penyerapan anggaran di sejumlah OPD yang menyebabkan munculnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) setiap akhir tahun. Ia menilai hal itu menunjukkan masih lemahnya perencanaan dan pelaksanaan program di tingkat pelaksana. Banyak anggaran yang telah disetujui dan dialokasikan, namun tidak digunakan secara maksimal hingga tahun anggaran berakhir.
Kondisi ini, kata Ardiyansyah, sering kali berujung pada tumpukan kegiatan yang tidak terlaksana dan berdampak pada tertundanya realisasi pembangunan di berbagai sektor. Ia berharap setiap OPD dapat lebih cermat dalam menyusun program dan memastikan seluruh rencana kegiatan bisa berjalan sesuai waktu yang ditetapkan.
“Kita tidak mau lagi mendengar ada anggaran tidak terserap atau digunakan menutupi kegiatan sebelumnya. Ke depan harus lebih cepat dan tepat,” tegasnya.
Ardiyansyah menambahkan, DPRD Kutim akan melakukan evaluasi lebih mendalam terhadap pengajuan anggaran tambahan dari masing-masing OPD. Ia memastikan, usulan yang benar-benar prioritas dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat akan didukung penuh. Sebaliknya, program yang dinilai tidak jelas arah dan manfaatnya akan dikaji ulang agar tidak membebani keuangan daerah.
Dengan langkah tersebut, DPRD Kutim berharap penggunaan anggaran di tahun mendatang dapat lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil nyata bagi pembangunan daerah.(ADV)
