Kutai Timur, Kaltimpoint.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, dr. Novel Tyty Paembonan, kembali menyoroti kebijakan terbaru pemerintah pusat yang semakin selektif dalam menyalurkan dana transfer ke daerah. Menurutnya, perubahan ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menata kembali strategi pengelolaan keuangan dan memastikan setiap program memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
“Kita harus tahu semua bahwa hari ini pemerintah pusat mulai lebih hati-hati dan selektif memberikan dana bagi hasil atau transfer ke daerah kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota,” ujarnya.
dr. Novel menambahkan, langkah pemerintah pusat tersebut merupakan respons logis terhadap ketidakpastian ekonomi global dan upaya menjaga stabilitas fiskal nasional. Namun, tantangan utama ada pada pemerintah daerah untuk membuktikan kinerja yang transparan, akuntabel, dan efektif.
“Kinerja yang baik akan menjadi dasar kepercayaan bagi pusat dalam menyalurkan dana. Jadi jangan hanya fokus pada serapan anggaran, tapi juga pada hasil dan manfaatnya,” tegasnya. Ia menekankan, OPD di Kutai Timur harus mampu menyelaraskan setiap kegiatan dengan tujuan pembangunan yang jelas dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Tidak hanya itu, dr. Novel juga mendorong Pemkab Kutim untuk memperkuat koordinasi antar-OPD, terutama dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan laporan capaian kinerja yang terukur. Dengan langkah ini, kata dia, daerah dapat menunjukkan tata kelola yang profesional sehingga tetap menjadi prioritas dalam penyaluran dana pusat.
“Kalau kita bisa menunjukkan tata kelola yang baik, saya yakin Kutai Timur tetap dipercaya dan didukung,” pungkasnya.
Pihak DPRD juga menekankan pentingnya strategi jangka panjang dalam pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan program hingga evaluasi capaian. Hal ini dianggap krusial agar pemerintah daerah tidak hanya mengejar serapan anggaran, tetapi benar-benar menghadirkan pembangunan yang berdampak nyata.
Sebagai tambahan, OPD di Kutai Timur disarankan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pengawasan internal agar setiap rupiah yang diterima dari pemerintah pusat dapat digunakan secara optimal. Dengan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, Kutai Timur diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan ketatnya mekanisme transfer dana pusat tanpa mengorbankan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.(ADV)
