Kutai Timur, Kaltimpoint.com — Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Kutai Timur, Yulianus Palangiran, menekankan perlunya kebijakan yang lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat kecil, terutama di sektor pertanian, untuk memperkuat ketahanan pangan lokal. Menurutnya, meski pemerintah daerah sudah menunjukkan berbagai upaya positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, langkah strategis yang lebih menyentuh masyarakat desa masih sangat dibutuhkan.
“Pemerintah harus mampu mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat kecil. Dari 18 kecamatan, harus ada terobosan-terobosan yang benar-benar menggendong masyarakat agar bisa menyusul, dan ketahanan pangan menjadi salah satu hal utama yang tidak boleh diabaikan,” kata Yulianus.
Ia menekankan pentingnya pembentukan dan penguatan kelompok tani sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi rakyat. Kelompok tani, menurutnya, tidak hanya berperan dalam meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga menjadi jalan untuk menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Saat ini, banyak lahan desa dan tanah negara dikuasai investor, sehingga peran pemerintah dalam mendukung kelompok tani menjadi sangat krusial.
“Kelompok tani ini harus dibentuk dan didorong oleh pemerintah. Kalau tidak, masyarakat kecil akan terus tertinggal, sementara lahan-lahan potensial dikuasai pihak lain,” ujarnya.
Selain itu, Yulianus mengingatkan pemerintah agar lebih berhati-hati dalam mengelola potensi daerah, terutama sektor tambang dan perkebunan yang selama ini menjadi andalan pendapatan daerah. Ia menilai ketergantungan berlebihan pada sumber daya alam tidak menjamin pembangunan ekonomi yang merata.
Yulianus menekankan bahwa Kutai Timur perlu menyiapkan langkah konkret untuk membangun ekonomi rakyat berbasis pertanian. Menurutnya, strategi ini penting agar ketergantungan terhadap sumber daya alam yang terbatas dapat dikurangi, sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat lebih merata di seluruh wilayah.
Langkah-langkah konkret yang dimaksud mencakup pendampingan kelompok tani, penyediaan akses modal dan pasar, serta inovasi pertanian yang ramah lingkungan. Dengan pendekatan ini, diharapkan Kutai Timur tidak hanya mengandalkan pertambangan dan perkebunan besar, tetapi juga mampu membangun ekonomi lokal yang berkelanjutan dan inklusif.
Melalui pemberdayaan petani dan penguatan ketahanan pangan, Yulianus percaya pemerintah daerah dapat menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok kecil yang selama ini belum sepenuhnya tersentuh program pembangunan.(adv)
