Kutai Timur, Kaltimpoint.con — Ketua Komisi C DPRD Kutai Timur, Ardiyansyah, menyoroti kecenderungan sejumlah kegiatan pemerintah daerah yang lebih bersifat seremonial, seperti konser dan acara hiburan, ketimbang program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia menilai evaluasi terhadap pola kegiatan ini penting agar anggaran daerah dapat digunakan lebih efektif.
Ardiyansyah menjelaskan, sebagian besar kegiatan yang dijalankan saat ini masih merupakan perencanaan dari pemerintahan dan DPRD sebelumnya. “Sebagian besar kegiatan tahun ini kan hasil rencana dari dewan dan pemerintah periode sebelumnya. Jadi, kami sebenarnya belum terlalu bisa mengubahnya, karena ini warisan anggaran dari periode sebelumnya,” ujarnya.
Politisi PKS itu menekankan perlunya perbaikan dalam mekanisme perencanaan dan pengawasan anggaran, agar pelaksanaan program lebih tepat sasaran. Menurutnya, koordinasi antara DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus lebih matang sejak awal perencanaan. “Harusnya pembahasan anggaran ini dimulai di tingkat komisi, baru naik ke Badan Anggaran. Jangan sampai kegiatan sudah ditetapkan, baru OPD dipanggil untuk dijelaskan,” tegas Ardiyansyah.
DPRD Kutim, kata Ardiyansyah, kini berupaya membenahi proses tersebut. Tahun 2026, pihaknya aktif memanggil OPD untuk memastikan setiap program yang diajukan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak sekadar kegiatan seremonial. Langkah ini diharapkan membuat penggunaan APBD lebih tepat sasaran, terutama untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang berdampak langsung pada warga.
Selain itu, Ardiyansyah menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan berjenjang. Komisi DPRD harus menilai dan membahas rencana program sebelum naik ke tingkat Banggar agar setiap rupiah anggaran memberikan manfaat maksimal. Ia menilai pendekatan ini akan memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Ke depan, kami ingin anggaran daerah benar-benar berpihak pada rakyat, bukan hanya untuk acara seremonial. Setiap program harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kutim,” pungkasnya.
Langkah DPRD ini menunjukkan komitmen legislatif Kutim untuk lebih mengedepankan program substansial, sekaligus mendorong OPD menyusun kegiatan yang lebih terukur dan berdampak luas. Dengan koordinasi yang lebih baik, diharapkan setiap rupiah dari APBD digunakan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.(ADV)
