Kutai Timur, Kaltimpoint.com — Anggota DPRD Kutai Timur, Kristian, menyoroti lambannya perkembangan Desa Nehes Liah Bing atau Selabing yang pernah ditetapkan sebagai desa budaya oleh Bupati pertama Kutai Timur, H. Awang Faroek Ishak. Ia menilai status tersebut hingga kini belum diterjemahkan menjadi langkah konkret yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa tersebut. Menurutnya, penetapan simbolis tanpa diikuti program pembangunan justru berpotensi membuat predikat desa budaya kehilangan maknanya.
Dalam pernyataannya, Kristian menjelaskan bahwa penetapan Selabing sebagai desa budaya seharusnya menjadi pijakan awal untuk menghadirkan program yang menyentuh sektor pelestarian adat, pengembangan ekonomi berbasis budaya, serta peningkatan fasilitas publik yang menunjang aktivitas masyarakat. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan belum adanya pengembangan signifikan yang benar-benar dirasakan warga. “Status tersebut belum diikuti oleh pengembangan yang memadai,” ujarnya menegaskan.
Kristian menilai bahwa desa budaya membutuhkan perhatian serius, baik dari pemerintah daerah maupun pihak terkait lain yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian identitas lokal. Menurutnya, Selabing memiliki potensi budaya yang kaya, mulai dari tradisi masyarakat, kerajinan, hingga nilai sejarah yang masih terjaga. Potensi tersebut dapat menjadi daya tarik wisata budaya jika dikembangkan melalui program yang terencana dan berkelanjutan. Ia mengingatkan bahwa pelestarian budaya tidak bisa dilepaskan dari upaya menyejahterakan masyarakat yang menjadi penjaga tradisi tersebut.
Selain menyoroti minimnya pengembangan Desa Selabing, Kristian juga menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kebutuhan masyarakat di daerah asalnya. Ia menyebut bahwa banyak sektor di kampung halamannya yang membutuhkan peningkatan agar bisa sejajar dengan wilayah lainnya di Kutai Timur. “Saya ingin memajukan kampung kami yang masih butuh peningkatan di banyak sektor, seperti pendidikan, perkebunan, budaya, peternakan, dan olahraga tradisional,” ujar legislator dari PDI Perjuangan tersebut.
Ia menilai bahwa peningkatan di sektor-sektor tersebut tidak hanya akan memperkuat kualitas sumber daya manusia, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa. Kristian menegaskan bahwa pembangunan yang merata merupakan kunci untuk memastikan masyarakat pedesaan tidak tertinggal dalam proses pembangunan daerah. Ia berharap pemerintah daerah dapat lebih responsif dalam melihat kebutuhan desa serta memberikan dukungan anggaran yang sejalan dengan potensi dan urgensi di lapangan.
Sebagai wakil rakyat, Kristian menyatakan akan terus mendorong setiap kebijakan yang mengarah pada pemerataan pembangunan, terutama di desa-desa yang selama ini belum mendapatkan perhatian memadai. Ia menegaskan bahwa komitmen tersebut merupakan bagian dari tanggung jawabnya untuk mengawal kepentingan masyarakat dan menjaga agar potensi budaya di Kutai Timur tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar berdampak nyata bagi warga.(ADV)
