Kutai Timur, Kaltimpoint.com — Anggota DPRD Kutai Timur, Masdari Kidang, kembali menegaskan pentingnya penataan prioritas anggaran daerah, khususnya untuk proyek infrastruktur dasar yang memiliki dampak langsung terhadap aktivitas masyarakat. Ia menyoroti dua kebutuhan utama di wilayah Bengalon dan sekitarnya, yakni pembangunan jembatan serta jalan penghubung yang selama ini menjadi keluhan warga karena kondisinya belum memadai.
Masdari menjelaskan bahwa pembangunan jembatan di salah satu titik strategis membutuhkan alokasi dana yang besar. Menurutnya, pemerintah daerah harus berani mengambil langkah prioritas karena jembatan tersebut merupakan jalur penting yang menghubungkan kawasan permukiman dengan pusat kegiatan masyarakat. “Jembatan itu saja tidak kurang dari 60 miliar. Kalau setahu saya, jalan yang di 10 November dengan M. Yusuf itu, itu 10-an,” ujarnya. Besarnya anggaran ini, menurut Masdari, tidak dapat dihindari mengingat konstruksi jembatan memerlukan perencanaan detail, material berkualitas tinggi, serta standar keamanan yang ketat.
Di samping itu, Masdari juga menyoroti jalan penghubung dari kawasan 110 menuju Tepian Madani. Ruas jalan sepanjang kurang lebih 10 kilometer ini disebut sangat vital bagi warga yang mengandalkan akses tersebut untuk distribusi hasil pertanian, mobilitas harian, hingga transportasi anak sekolah. “Sama jalan penghubung 110 ke Tepian Madani, karena 10 kilo kan, kurang lebih juga 10 miliar,” tambahnya. Menurutnya, memperbaiki jalan ini bukan sekadar meningkatkan kenyamanan berkendara, tetapi juga bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.
Masdari menilai bahwa kedua proyek tersebut harus ditempatkan sebagai prioritas pembangunan karena akan menghasilkan manfaat jangka panjang. Infrastruktur yang layak akan memperkuat hubungan antarwilayah, mempercepat pergerakan barang dan jasa, serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal. Di banyak desa, akses jalan yang baik bahkan berpengaruh pada harga komoditas karena biaya distribusi menjadi lebih efisien.
Ia mengingatkan pemerintah daerah agar memastikan perencanaan anggaran dilakukan secara matang dan transparan. Menurutnya, salah satu penyebab proyek sering tertunda adalah tidak sinkronnya perencanaan teknis dengan kemampuan anggaran. Transparansi, kata Masdari, penting agar masyarakat mengetahui arah pembangunan dan memahami alasan pemerintah menetapkan proyek tertentu sebagai prioritas.
Masdari berharap pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja lebih solid dan konsisten. Ia menekankan bahwa kualitas pembangunan harus menjadi perhatian utama agar infrastruktur yang dibangun dapat bertahan lama dan tidak menimbulkan beban perbaikan berkala yang menguras anggaran daerah. (ADV)
