SANGATTA — Di tengah tantangan ekonomi global, Pemkab Kutai Timur menegaskan pentingnya pengendalian inflasi untuk menjaga kualitas hidup warganya. High Level Meeting (HLM) TPID 2025 di Ruang Meranti, Kantor Bupati, dibuka oleh Wakil Bupati H Mahyunadi mewakili Bupati H Ardiansyah Sulaiman.
Bupati Kutim melalui sambutan tertulisnya menekankan bahwa inflasi bukan sekadar angka, tetapi indikator kesejahteraan rakyat. “Stabilitas harga memengaruhi daya beli masyarakat dan keberlangsungan usaha pertanian serta perdagangan,” jelas Ardiansyah.
Road Map TPID Kutim 2025–2027 diluncurkan sebagai panduan strategis pengendalian inflasi. Strategi utama mencakup operasi pasar di setiap kecamatan, penyelenggaraan Pasar Tani, Gerakan Pangan Murah (GPM), serta distribusi Cadangan Pangan Pemerintah menggunakan mobil inflasi milik Dinas Ketahanan Pangan. Selain itu, pengawasan ketat distribusi BBM dan LPG bersubsidi menjadi fokus.
Pengendalian inflasi Kutim mengacu pada prinsip 4K: keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan, dan komunikasi efektif. Infrastruktur logistik yang kuat dan sistem pengawasan distribusi yang konsisten dianggap krusial untuk menanggapi fluktuasi harga secara cepat.
Mahyunadi menekankan agar TPID tidak hanya menjadi forum administratif, melainkan sistem yang bekerja nyata. “Kita perlu orkestrasi lintas institusi untuk melindungi masyarakat dari lonjakan harga yang tak menentu,” ujarnya.
HLM TPID dihadiri Forkopimda, pimpinan OPD, dan lembaga vertikal, membuktikan koordinasi lintas sektor menjadi faktor kunci dalam menghadapi kompleksitas inflasi. Dengan roadmap yang jelas dan langkah-langkah nyata, Kutim optimistis mampu menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, perkebunan, dan perdagangan. (ADV/ProkopimKutim/KP)
