SANGATTA – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), H Mahyunadi, menegaskan bahwa TPID tidak hanya berperan sebagai pemantau harga pasar, tetapi harus aktif mengambil langkah pengendalian. Hal ini penting agar fluktuasi harga kebutuhan pokok tidak merugikan masyarakat maupun petani.
“Kalau harga terlalu tinggi, kita intervensi supaya masyarakat tidak menjerit. Jika terlalu rendah, kita sesuaikan agar petani tetap sejahtera,” ujar Mahyunadi di sela High Level Meeting TPID Kutim di Kantor Bupati Bukit Pelangi, Sangatta.
Untuk memastikan stabilitas harga, pemerintah daerah akan melakukan inspeksi mendadak ke pasar-pasar tradisional di wilayah Sangatta. Aktivitas ini dimaksudkan untuk menilai harga riil, sekaligus mencegah praktik yang merugikan konsumen dan produsen.
TPID Kutim bekerja mengacu pada strategi nasional 4K, yang meliputi Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif. Keempat pilar ini menjadi acuan dalam menjaga keseimbangan harga dan ketersediaan bahan pokok.
Mahyunadi juga menyoroti tantangan terkait kesenjangan harga antara petani dan pasar. Ia menekankan perlunya perbaikan jalur distribusi agar kebijakan harga bisa adil, efektif, dan tepat sasaran.
Penyusunan roadmap TPID 2025–2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah secara sistematis. Dokumen ini diharapkan mampu mengidentifikasi titik rentan penyebab lonjakan harga, sekaligus menjadi pedoman intervensi kebijakan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor.
“Peran TPID tidak hanya teknis, tetapi strategis. Komunikasi yang efektif dengan semua pemangku kepentingan penting agar kebijakan dapat diterapkan dengan tepat,” tambah Mahyunadi.
Pendekatan proaktif ini diharapkan menjaga keseimbangan pasar, melindungi daya beli masyarakat, serta memastikan kesejahteraan petani tidak tergerus fluktuasi harga kebutuhan pokok. (ADV/ProkopimKutim/KP)
