SANGATTA – Masyarakat Kutai Timur kini didorong semakin mudah memperoleh informasi pembangunan melalui penerapan Satu Data Indonesia (SDI). Sistem yang mengintegrasikan data lintas instansi itu disiapkan untuk mengurangi perbedaan informasi sekaligus meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
Melalui portal yang terintegrasi, data dari berbagai perangkat daerah dihimpun dan diverifikasi sebelum dipublikasikan. Kehadiran sistem ini tidak hanya memudahkan masyarakat mengakses informasi, tetapi juga menjadi referensi bagi pelaku usaha, akademisi, hingga pemerintah dalam mengambil keputusan berbasis data.
Kepala BPS Kutai Timur, Widiyantono, menilai kualitas data menjadi faktor utama dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, SDI memastikan setiap data yang dipublikasikan memenuhi standar yang sama sehingga lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menjelaskan perbedaan data yang selama ini muncul antarlembaga umumnya dipengaruhi oleh metode pengumpulan maupun pendekatan statistik yang berbeda. Melalui SDI, seluruh proses tersebut diselaraskan agar menghasilkan satu referensi data yang dapat digunakan bersama.
Dalam implementasinya, Diskominfo Statistik dan Persandian Kutai Timur bertindak sebagai wali data yang bertugas mengoordinasikan, memverifikasi, dan mengintegrasikan data dari seluruh organisasi perangkat daerah.
Di sisi lain, Widiyantono mengingatkan bahwa keterbukaan informasi tetap memiliki batas. Data yang berkaitan dengan privasi maupun informasi sensitif tidak dapat diakses secara bebas karena harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala Diskominfo Staper Kutai Timur Ronny Bonar Hamonangan Siburian menambahkan, peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan operator portal SDI menjadi bagian dari upaya memperkuat transformasi digital sekaligus menjaga keamanan dan kualitas data pemerintah daerah. (ADV/ProkopimKutim/KP)
