
Kaltim Point, Kutim – Upaya menanamkan kesadaran ekologis dan kecintaan terhadap lingkungan hidup di lingkungan satuan pendidikan terus digelorakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Sepanjang tahun 2026 ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutai Timur mencatat ada sebanyak 30 sekolah di berbagai wilayah yang aktif mengikuti program pembinaan Adiwiyata demi memperkuat ekosistem sekolah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Kutai Timur, Nurrahmi Asmalia, menjelaskan bahwa substansi utama dari program pembinaan ini tidak hanya berfokus pada keindahan fisik atau estetika sekolah semata. Ruang lingkup pembinaan mencakup tata kelola sampah yang komprehensif, menjaga kebersihan lingkungan secara berkala, upaya perlindungan keanekaragaman hayati, hingga kesiapan sekolah dalam menghadapi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Menurutnya, keberhasilan program Adiwiyata diukur dari konsistensi seluruh warga sekolah dalam menjalankan tanggung jawab ekologis, sehingga aktivitas pelestarian alam tidak hanya menjadi seremoni musiman saat menghadapi penilaian lomba.
“Penerapan program ini tidak sekadar mempercantik fisik lingkungan sekolah semata, melainkan bagaimana seluruh elemen warga sekolah memiliki komitmen konsisten dalam merawat lingkungan. Kami ingin pengelolaan sampah dan kebersihan ini menjadi kebiasaan hidup, bukan sekadar kegiatan musiman menjelang penilaian,” ujar Nurrahmi saat memaparkan arah pembinaan lingkungan.
Dari total 30 sekolah binaan tersebut, DLH Kutai Timur turut mendorong lompatan prestasi dengan mengusulkan sejumlah instansi pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tercatat sebanyak lima sekolah diajukan sebagai Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri, sementara sebelas sekolah lainnya telah diusulkan untuk bersaing di tingkat nasional.
Nurrahmi menambahkan, sekolah-sekolah yang dibidik naik ke tingkat nasional saat ini telah merampungkan seluruh tahapan verifikasi berkas dan lapangan, sehingga pihak dinas tinggal menanti pengumuman resmi dari kementerian terkait.
Selain peningkatan kuantitas sekolah berprestasi, efisiensi birokrasi evaluasi kini juga semakin dipermudah berkat penerapan sistem penilaian berbasis aplikasi digital. Standardisasi penilaian telah disesuaikan langsung dengan pembagian kewenangan pemerintahan, sehingga sekolah yang memenuhi ambang batas nilai dapat langsung melaju ke tingkat lebih tinggi tanpa harus melalui tahapan berjenjang yang kaku seperti ketentuan terdahulu. (ADV)