Transformasi Jaring Pengaman Sosial, Pemkab Kutim Targetkan Bansos Jadi Batu Loncatan Kesejahteraan Ekonomi

by
15 November 2026
1 min read
Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi.
Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi.

Kaltim Point, Kutim – ​Dinas dan jajaran Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan komitmennya untuk mengubah orientasi penyaluran bantuan sosial (bansos). Alih-alih menjadikan volume penerima manfaat sebagai ukuran kinerja, pemda kini mematok tingkat kemandirian warga dan angka penurunan kemiskinan sebagai tolok ukur utama keberhasilan program perlindungan sosial (Perlinsos).

​Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, mengemukakan bahwa intervensi pemerintah melalui berbagai skema bantuan harus berfungsi sebagai stimulan transisional yang mengantar masyarakat menuju kemandirian ekonomi.

Peningkatan pendapatan keluarga, penciptaan lapangan kerja lokal, serta pemerataan akses penunjang hidup menjadi variabel krusial yang harus terus didorong.

​Menurut Mahyunadi, kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Kutai Timur harus mampu dirasakan dampaknya secara merata hingga ke pelosok pemukiman warga di tingkat RT. Jangan sampai disparitas ekonomi terus melebar di tengah pertumbuhan daerah yang pesat.

​“Bantuan sosial pada hakikatnya hanyalah sebuah instrumen pengaman sementara, sementara esensi utamanya adalah mengantar warga menuju gerbang kemandirian dan kesejahteraan hakiki. Pertumbuhan ekonomi daerah kita wajib dirasakan langsung oleh masyarakat sampai level terbawah, dan tidak boleh ada warga yang tertinggal tanpa akses perlindungan,” ungkap Mahyunadi belum lama ini.

​Guna memastikan efektivitas kebijakan tersebut tepat sasaran, aspek tata kelola data menjadi sorotan utama pemerintah daerah. Mahyunadi memberikan instruksi keras kepada para aparatur mulai dari desa, kelurahan, hingga RT agar menjalankan proses validasi dan penginputan data Perlinsos Digital dengan tingkat kecermatan yang tinggi.

​“Setiap entri data yang kita proses memuat masa depan dan hak hidup sebuah keluarga. Kesalahan kecil dalam pendataan dapat berakibat fatal bagi warga yang seharusnya berhak menerima perlindungan,” ucap Mahyunadi.

​Sebagai langkah preventif terhadap potensi salah sasaran, Pemkab Kutim memperkokoh kolaborasi strategis dengan melibatkan aparat pertahanan dan keamanan dari jajaran TNI-Polri. Sinergi hingga tingkat Koramil ini dikerahkan untuk memastikan proses verifikasi data di lapangan berjalan secara transparan dan akuntabel. (ADV)

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Kutim, Nurrahmi Asmalia.
Previous Story

Budayakan Pelestarian Alam di Sekolah, DLH Kutai Timur Gencarkan Pembinaan Adiwiyata untuk 30 Instansi Pendidikan

Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi.
Next Story

Wabup Mahyunadi Sentil Praktik Nepotisme Penyaluran Bansos, Tegaskan Bantuan Sosial Bukan Hak Pejabat untuk Dibagi

Don't Miss