KUTAI TIMUR – Anggaran pelaksanaan reses ketiga anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur pada 5–9 November 2026 diperkirakan mencapai Rp30 juta untuk setiap anggota dewan. Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat di masing-masing daerah pemilihan (dapil).
Anggaran itu mencakup sejumlah kebutuhan operasional selama kegiatan berlangsung, mulai dari penyediaan tempat pertemuan, konsumsi, tenda, kursi hingga perlengkapan pendukung lainnya.
Sekretaris DPRD Kutai Timur, Jainuddin, mengatakan alokasi anggaran reses disusun melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran di lingkungan Sekretariat DPRD. Namun, angka Rp30 juta tersebut masih berupa perkiraan dan bukan rincian final anggaran setiap anggota dewan.
“Nominalnya sekitar Rp30 juta, mungkin sekitar itu. Saya tidak persis karena bagian perencanaan yang menyusun,” ujar Jainuddin.
Dia menjelaskan, besaran kebutuhan anggaran juga dipengaruhi jumlah lokasi pelaksanaan reses. Dalam satu daerah pemilihan, anggota DPRD diperkirakan dapat menggelar pertemuan di tiga titik berbeda untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Setiap lokasi memiliki kebutuhan operasional masing-masing. Karena itu, penyusunan anggaran harus memperhitungkan berbagai fasilitas yang diperlukan agar kegiatan penyerapan aspirasi berjalan lancar.
Menurut Jainuddin, dukungan anggaran tersebut menjadi bagian dari upaya memfasilitasi anggota DPRD dalam menjalankan kewajibannya bertemu langsung dengan masyarakat di daerah pemilihan.
Melalui reses, masyarakat dapat menyampaikan berbagai kebutuhan dan persoalan yang dihadapi di lingkungan mereka. Aspirasi yang disampaikan beragam, mulai dari usulan pembangunan infrastruktur, perbaikan fasilitas umum hingga persoalan pelayanan publik.
Aspirasi tersebut selanjutnya dihimpun anggota dewan untuk menjadi bahan dalam menjalankan fungsi representasi sekaligus disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
Jainuddin menambahkan, mekanisme penyampaian hasil reses kini juga dilakukan melalui rapat paripurna DPRD. Langkah tersebut menjadi bagian dari penataan administrasi dan dokumentasi kelembagaan agar aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota dewan tercatat secara resmi.
“Melalui rapat paripurna, hasil reses disampaikan secara kelembagaan sehingga aspirasi yang diperoleh dari masyarakat memiliki dokumentasi resmi,” jelasnya.
Adapun DPRD Kutai Timur memiliki lima daerah pemilihan dengan total 40 kursi. Pembagian wilayah tersebut menjadi dasar bagi anggota dewan dalam menjangkau masyarakat selama kegiatan reses.
Dapil Kutai Timur 1 memiliki alokasi 11 kursi yang meliputi Kecamatan Sangatta Utara. Selanjutnya, Dapil Kutai Timur 2 memperoleh sembilan kursi dengan wilayah Kecamatan Bengalon, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, dan Rantau Pulung.
Dapil Kutai Timur 3 memiliki lima kursi yang mencakup Kecamatan Muara Ancalong, Muara Bengkal, Busang, Batu Ampar, dan Long Mesangat.
Sementara itu, Dapil Kutai Timur 4 mendapatkan alokasi tujuh kursi untuk wilayah Kecamatan Muara Wahau, Kongbeng, dan Telen. Adapun Dapil Kutai Timur 5 memiliki delapan kursi yang meliputi Kecamatan Sangkulirang, Kaliorang, Sandaran, Kaubun, dan Karangan.
Dengan dukungan anggaran tersebut, pelaksanaan reses diharapkan dapat menjangkau masyarakat di seluruh wilayah pemilihan. Hasilnya tidak hanya menjadi catatan bagi masing-masing anggota dewan, tetapi juga menjadi bahan penyampaian aspirasi masyarakat dalam forum resmi DPRD Kutai Timur. (adv)