KUTAI TIMUR – Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur mulai mengembangkan digitalisasi administrasi melalui penerapan dokumen elektronik atau paperless. Program ini ditujukan untuk mengurangi penggunaan kertas, menekan kebutuhan operasional, sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan administrasi kedewanan.
Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Timur, Jainuddin mengatakan, digitalisasi dokumen menjadi bagian dari pembenahan pola kerja sekretariat menuju sistem administrasi yang lebih modern dan terintegrasi.
Menurutnya, penggunaan dokumen fisik dalam jumlah besar selama ini membutuhkan biaya operasional serta ruang penyimpanan yang tidak sedikit. Kondisi tersebut mendorong perlunya perubahan sistem administrasi agar pengelolaan dokumen dapat dilakukan secara lebih praktis dan efisien.
“Ke depan kita ingin mengembangkan sistem paperless. Penggunaan kertas bisa dikurangi, termasuk untuk administrasi pertanggungjawaban,” ujar Jainuddin.
Dia menjelaskan, salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam pengembangan sistem tersebut adalah pengelolaan surat pertanggungjawaban elektronik atau SPJ. Melalui digitalisasi, proses administrasi diharapkan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada dokumen cetak.
Penerapan sistem elektronik nantinya diarahkan untuk mendukung berbagai tahapan pengelolaan administrasi, mulai dari penyusunan dokumen, pengelolaan berkas, hingga penyimpanan arsip. Dengan mekanisme tersebut, pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD diharapkan dapat mengakses dokumen secara lebih mudah ketika dibutuhkan untuk kepentingan administrasi maupun pemeriksaan.
Selain mengurangi penggunaan kertas, penyimpanan dokumen secara digital juga dinilai dapat memperbaiki tata kelola arsip. Dokumen yang tersimpan dalam sistem elektronik akan lebih mudah ditelusuri dibandingkan berkas fisik yang membutuhkan ruang penyimpanan dan pengelolaan secara manual.
Jainuddin menambahkan, pengembangan dokumen elektronik merupakan bagian dari rencana yang lebih luas dalam membangun pelayanan kedewanan berbasis teknologi informasi. Salah satu program yang disiapkan adalah Integrated Dashboard Management System (IDMS), yakni sistem yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai kebutuhan pelayanan dan administrasi DPRD.
Melalui pengembangan IDMS, berbagai proses administrasi diharapkan dapat terhubung dalam satu sistem pengelolaan sehingga mendukung koordinasi dan pelayanan kelembagaan yang lebih efektif.
Untuk menunjang penerapannya, pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan server akan dikoordinasikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika. Sekretariat DPRD juga menyiapkan dukungan pencadangan data atau backup agar dokumen elektronik tetap tersimpan dan terkelola dengan baik.
Namun, Jainuddin menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan aplikasi maupun perangkat teknologi. Perubahan tersebut juga harus diikuti penyesuaian pola kerja serta kedisiplinan pegawai dalam menggunakan sistem yang telah disiapkan.
Menurut dia, konsistensi pengguna menjadi faktor penting agar penerapan administrasi digital dapat berjalan sesuai tujuan. Tanpa kebiasaan kerja yang menyesuaikan dengan sistem elektronik, pemanfaatan teknologi tidak akan memberikan hasil maksimal.
Karena itu, pengembangan sistem paperless di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur diharapkan berjalan seiring dengan pembenahan tata kelola administrasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Melalui langkah tersebut, Sekretariat DPRD ingin mewujudkan administrasi kedewanan yang lebih tertib, efisien, dan mudah ditelusuri. Digitalisasi juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap dokumen cetak sekaligus mendukung modernisasi pelayanan pemerintahan daerah. (adv)