DPRD Kutai Timur Siapkan IDMS, Agenda Dewan dan Pengaduan Warga Terintegrasi Digital

by
13 November 2026
1 min read

KUTAI TIMUR – Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur menyiapkan sistem digital Integrated Dashboard Management System (IDMS) untuk memperluas digitalisasi pelayanan kedewanan. Platform ini dirancang mengintegrasikan pengelolaan agenda anggota DPRD, administrasi kelembagaan hingga layanan pengaduan masyarakat dalam satu sistem.

Pengembangan IDMS menjadi bagian dari upaya Sekretariat DPRD Kutai Timur meningkatkan efektivitas pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Melalui sistem tersebut, penyampaian informasi kegiatan dewan diharapkan lebih tertata dan dapat diakses dengan mudah oleh anggota DPRD.

Sekretaris DPRD Kutai Timur, Jainuddin mengatakan, pengelolaan agenda kedewanan selama ini masih banyak mengandalkan komunikasi melalui grup WhatsApp. Padahal, jadwal kegiatan telah disusun melalui Badan Musyawarah (Banmus) sehingga diperlukan sistem yang mampu menyampaikan informasi secara terintegrasi.

“Semua agenda dewan nantinya dijadwalkan dan diperbarui melalui sistem. Kalau ada perubahan, informasinya juga disampaikan melalui aplikasi,” jelas Jainuddin.

Dengan penerapan sistem tersebut, anggota DPRD nantinya dapat memantau agenda kegiatan tanpa harus berulang kali menanyakan jadwal melalui komunikasi pribadi maupun grup percakapan.

Selain menunjang kebutuhan internal, IDMS juga disiapkan untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Salah satu fitur yang dikembangkan adalah Sapa Dewan, yaitu layanan pengaduan berbasis geospasial yang memungkinkan warga menyampaikan laporan dengan menyertakan foto, keterangan, serta titik lokasi kejadian.

Jainuddin mencontohkan, masyarakat yang menemukan kerusakan jalan dapat melaporkan kondisi tersebut melalui aplikasi dengan mengunggah foto dan mencantumkan lokasi secara spesifik.

Dengan informasi tersebut, laporan yang masuk diharapkan lebih mudah diidentifikasi berdasarkan kondisi dan titik permasalahan di lapangan. Data yang disampaikan masyarakat juga dapat menjadi bahan bagi anggota DPRD dalam menindaklanjuti aspirasi sesuai kewenangannya.

Pengembangan fitur pengaduan ini menjadi salah satu upaya memperpendek jalur komunikasi antara masyarakat dan lembaga legislatif. Warga tidak hanya menyampaikan keluhan secara lisan, tetapi juga dapat memberikan bukti visual dan informasi lokasi untuk memperjelas persoalan yang dilaporkan.

Meski demikian, Jainuddin menjelaskan penerapan IDMS masih membutuhkan penyelesaian sejumlah kebutuhan teknis. Koordinasi dengan perangkat daerah terkait juga diperlukan, terutama untuk mendukung pengelolaan infrastruktur teknologi dan integrasi sistem.

Menurutnya, kesiapan teknis menjadi faktor penting agar seluruh fitur yang disediakan dapat berfungsi secara optimal ketika digunakan secara luas.

Dia berharap digitalisasi pelayanan kedewanan tidak sekadar mengubah proses administrasi manual menjadi elektronik. Lebih dari itu, pemanfaatan teknologi harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan, baik bagi anggota DPRD maupun masyarakat.

Melalui IDMS, Sekretariat DPRD Kutai Timur menargetkan pengelolaan agenda, administrasi kelembagaan, dan komunikasi publik dapat berlangsung lebih cepat, tertib, serta mudah diakses.

Kehadiran fitur Sapa Dewan juga diharapkan membuka ruang partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam menyampaikan persoalan di lingkungan masing-masing, sehingga aspirasi warga dapat terdokumentasi secara lebih sistematis dan menjadi bahan perhatian DPRD Kutai Timur. (adv)

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

Previous Story

Anggaran Reses DPRD Kutai Timur Capai Rp30 Juta per Anggota, Ini Rincian Penggunaannya

Next Story

Sekretariat DPRD Kutai Timur Perketat Disiplin Pegawai, Sanksi hingga Pemberhentian Disiapkan