Sekretariat DPRD Kutai Timur Perketat Disiplin Pegawai, Sanksi hingga Pemberhentian Disiapkan

by
13 November 2026
1 min read

KUTAI TIMUR – Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur memperketat pengawasan kedisiplinan terhadap sekitar 333 pegawai yang terdiri atas aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Evaluasi kehadiran dilakukan setiap bulan dan disertai penerapan sistem penghargaan serta sanksi atau reward and punishment untuk meningkatkan profesionalitas aparatur.

Pengawasan tersebut tidak hanya mengacu pada catatan absensi, tetapi juga memperhatikan kesesuaian antara kehadiran pegawai dan pelaksanaan tanggung jawab pekerjaan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap personel menjalankan tugas sesuai ketentuan dan standar pelayanan organisasi.

Sekretaris DPRD Kutai Timur,  Jainuddin mengatakan, pembenahan disiplin menjadi salah satu prioritas sejak dirinya mulai bertugas di lingkungan sekretariat. Menurut dia, kepatuhan terhadap aturan kerja merupakan fondasi penting dalam membangun organisasi yang profesional.

Dalam evaluasi rutin, pihaknya masih menemukan pegawai yang tercatat hadir berdasarkan absensi, tetapi tidak menjalankan pekerjaan sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kehadiran secara administratif harus diikuti pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

“Kita melakukan evaluasi setiap bulan. Jika ditemukan pelanggaran kedisiplinan, akan diberikan teguran hingga surat peringatan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Jainuddin menjelaskan, pemberian sanksi dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat pelanggaran serta aturan kepegawaian. Mekanisme itu tidak semata-mata bertujuan menghukum, tetapi juga menjadi bagian dari pembinaan agar pegawai memahami kewajiban dan tanggung jawab profesionalnya.

Bahkan, Sekretariat DPRD Kutai Timur telah mengusulkan pemberhentian terhadap sejumlah pegawai yang dinilai tidak memenuhi kewajiban kerja. Usulan tersebut disampaikan setelah pegawai bersangkutan melalui tahapan pembinaan dan evaluasi.

Langkah itu menunjukkan bahwa pengawasan kedisiplinan tidak hanya dilakukan melalui pemantauan rutin. Penegakan aturan juga disiapkan bagi pegawai yang tidak menunjukkan perbaikan meskipun telah mendapatkan pembinaan.

Selain pelanggaran disiplin kerja, pengawasan internal turut mencakup dugaan pelanggaran etik yang melibatkan pegawai. Jainuddin menegaskan, setiap dugaan pelanggaran harus ditangani berdasarkan bukti dan melalui prosedur yang telah ditetapkan.

Penanganannya dapat melibatkan majelis kode etik maupun instansi kepegawaian yang memiliki kewenangan sesuai jenis pelanggaran. Dengan mekanisme tersebut, keputusan pemberian sanksi maupun tindakan kepegawaian diharapkan memiliki dasar aturan yang jelas dan tidak didasarkan pada penilaian sepihak.

Pendekatan itu dinilai penting untuk menjaga objektivitas dalam penegakan disiplin. Terlebih, jumlah personel yang mencapai ratusan orang membutuhkan sistem pengawasan dan pembinaan yang terarah.

Sekretariat DPRD Kutai Timur memiliki tanggung jawab memastikan seluruh pegawai bekerja sesuai tugas masing-masing. Peran sekretariat mencakup dukungan terhadap berbagai aktivitas kedewanan, mulai dari administrasi persidangan hingga fasilitasi pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Jainuddin berharap penerapan sistem reward and punishment dapat mendorong perubahan pola pikir pegawai. Aparatur tidak cukup hanya memenuhi kewajiban kehadiran, tetapi juga harus menunjukkan tanggung jawab melalui hasil pekerjaan dan kualitas pelayanan.

Penghargaan bagi pegawai yang memiliki kinerja baik diharapkan menjadi motivasi untuk meningkatkan produktivitas. Sementara itu, sanksi yang diterapkan secara konsisten menjadi pengingat bahwa setiap pelanggaran kewajiban kerja memiliki konsekuensi sesuai ketentuan.

Melalui evaluasi bulanan, pembinaan, dan penegakan aturan, Sekretariat DPRD Kutai Timur berupaya membangun lingkungan kerja yang lebih tertib, produktif, dan profesional. Pembenahan tersebut diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepada anggota DPRD maupun masyarakat yang membutuhkan layanan kelembagaan. (adv)

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

Previous Story

DPRD Kutai Timur Siapkan IDMS, Agenda Dewan dan Pengaduan Warga Terintegrasi Digital

Next Story

Sekretariat DPRD Kutai Timur Perkuat Publikasi Kegiatan 40 Anggota Dewan