DPRD Kutai Timur Lirik Potensi Limbah Sawit untuk Tingkatkan PAD, Regulasi Mulai Diusulkan

by
16 November 2026
2 mins read

KUTAI TIMUR – DPRD Kabupaten Kutai Timur mulai melirik potensi sektor perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemanfaatan limbah perkebunan hingga pengembangan produk turunan sawit menjadi gagasan yang diusulkan untuk dikaji lebih lanjut sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif DPRD.

Usulan tersebut muncul dalam pembahasan bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan pimpinan DPRD, menyusul adanya masukan dari anggota dewan berdasarkan hasil kegiatan reses dan studi banding. Sektor perkebunan dinilai memiliki potensi ekonomi yang masih dapat dikembangkan, terutama dalam menciptakan nilai tambah dari aktivitas industri kelapa sawit di Kutai Timur.

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kutai Timur, Hasara, SH, mengatakan gagasan tersebut berangkat dari kebutuhan daerah untuk menggali sumber pendapatan baru. Menurutnya, peningkatan PAD perlu menjadi perhatian agar daerah tidak terus bergantung pada dana transfer.

“Saya melihat PAD Kutai Timur masih perlu ditingkatkan. Karena itu, waktu rapat saya menyampaikan agar salah satu usulan kajian diarahkan pada sektor pertanian dan perkebunan, termasuk potensi dari sektor sawit,” ucap Hasara.

Ia menjelaskan, salah satu peluang yang menjadi perhatian adalah pengolahan limbah perkebunan kelapa sawit menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi. Gagasan tersebut berkembang setelah adanya masukan dari anggota DPRD yang melakukan studi banding ke Kalimantan Selatan.

Dari kegiatan tersebut, muncul pembahasan mengenai kemungkinan pemanfaatan limbah sawit agar tidak hanya menjadi sisa proses produksi, tetapi juga dapat diolah menjadi produk turunan yang memberikan manfaat ekonomi.

Hasara menyebutkan, dirinya telah diminta untuk mempelajari peluang tersebut dengan menelusuri berbagai regulasi yang berkaitan. Namun, hingga saat ini pembahasan masih berada pada tahap awal dan baru sebatas usulan judul untuk dikaji lebih lanjut.

Artinya, belum terdapat kajian akademik yang secara khusus menguraikan bentuk pengaturan, mekanisme pelaksanaan, maupun besaran potensi penerimaan daerah dari pemanfaatan limbah sawit tersebut.

Karena itu, peluang penerapan retribusi dalam sektor tersebut juga belum dapat dipastikan. Menurut Hasara, setiap kemungkinan pengaturan harus terlebih dahulu dikaji berdasarkan kewenangan pemerintah daerah, ketentuan perizinan, serta landasan hukum yang berlaku.

Ia menegaskan, Raperda inisiatif DPRD dapat disusun berdasarkan kebutuhan dan kepentingan daerah, termasuk apabila terdapat peluang untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang selama ini belum tergarap secara maksimal.

“Sepanjang tujuannya untuk kepentingan daerah dan meningkatkan PAD, tentu bisa menjadi bahan usulan. Namun, kita harus mempelajari terlebih dahulu dasar hukum dan peluang penerapannya,” katanya.

Lebih lanjut, Hasara berharap gagasan tersebut tidak berhenti pada tahap pembicaraan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui kajian yang komprehensif. Dengan kajian tersebut, potensi sektor perkebunan, khususnya pengelolaan limbah sawit, dapat dipetakan secara lebih terukur.

Selain mempertimbangkan peluang peningkatan pendapatan daerah, penyusunan regulasi juga harus memperhatikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan keberlanjutan pengelolaan lingkungan. Hal ini penting agar kebijakan yang nantinya dibentuk tidak hanya berorientasi pada penerimaan daerah, tetapi juga memberikan manfaat bagi aktivitas ekonomi dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.

Dengan demikian, usulan pengembangan regulasi sektor perkebunan sawit di Kutai Timur masih membutuhkan sejumlah tahapan sebelum dapat diwujudkan menjadi produk hukum daerah. Mulai dari kajian akademik, penelusuran dasar hukum, hingga pembahasan bersama instansi terkait akan menjadi bagian penting dalam menentukan kelayakan usulan tersebut untuk masuk dalam program pembentukan peraturan daerah. (adv)

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

Previous Story

Sekretariat DPRD Kutai Timur Siapkan Tim Olahraga untuk Pegawai

Next Story

DPRD Kutai Timur Temukan Indikasi Penanaman Sawit PT THL di Luar IUP Seluas 22 Hektare