KUTAI TIMUR – DPRD Kabupaten Kutai Timur menemukan indikasi aktivitas penanaman kelapa sawit oleh PT Tridaya Hutan Lestari (THL) di luar wilayah Izin Usaha Perkebunan (IUP) perusahaan. Temuan awal tersebut diperkirakan mencakup lahan seluas 22 hektare di Kecamatan Kaubun yang berdasarkan keterangan instansi terkait diduga berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kawasan transmigrasi.
Temuan itu dibahas dalam rapat finalisasi hasil peninjauan lapangan yang digelar di ruang Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPRD Kutai Timur, Selasa (17/11/2026). Rapat tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), instansi terkait, pihak kecamatan, kepolisian, serta kelompok tani.
Anggota Komisi B DPRD Kutai Timur, Faizal Rachman menjelaskan, bahwa pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut dari dua kali peninjauan lapangan. Kegiatan itu dilakukan untuk mengumpulkan informasi sekaligus mencocokkan kondisi di lokasi dengan data pertanahan dan wilayah perizinan perusahaan.
Berdasarkan hasil peninjauan dan pemetaan atau overlay, DPRD menemukan indikasi adanya aktivitas perkebunan yang berada di luar wilayah izin PT THL. Hasil tersebut kemudian dikonfirmasi kembali melalui keterangan sejumlah pihak dalam rapat finalisasi.
“Dari hasil keterangan yang disampaikan seluruh pihak, kemudian dicocokkan dengan hasil overlay yang sudah kami lakukan. Hari ini kami minta konfirmasi untuk finalisasi temuan sebelum menyusun rekomendasi,” ujar Faizal.
Dalam rapat itu, Dinas Transmigrasi turut memberikan penjelasan mengenai status lahan yang menjadi perhatian. Berdasarkan keterangan yang diterima DPRD, area yang ditanami kelapa sawit tersebut berada di luar wilayah IUP PT THL dan termasuk lahan transmigrasi.
Faizal menyebutkan, luas temuan awal mencapai sekitar 22 hektare. Namun, angka tersebut belum bersifat final karena masih memungkinkan bertambah setelah dilakukan pendalaman terhadap keseluruhan lokasi.
“Temuan pertama yang kami dapatkan sekitar 22 hektare. Tetapi kalau dikaji lebih jauh, kemungkinan luasannya bisa bertambah,” kata Faizal.
Selain mencocokkan data dan status lahan, DPRD juga menyoroti kemungkinan konsekuensi hukum apabila aktivitas perkebunan terbukti dilakukan di luar wilayah izin. Dalam rapat tersebut, Dinas Perkebunan menyampaikan adanya ketentuan pidana dan denda bagi perusahaan yang melakukan penanaman di luar izin usaha perkebunan.
Faizal meminta instansi terkait menindaklanjuti persoalan tersebut dan tidak hanya berhenti pada klarifikasi administratif. Ia mendorong Dinas Perkebunan dan Dinas Pertanahan memanggil pihak perusahaan untuk mengonfirmasi batas wilayah izin, status lahan, serta dasar hukum penguasaannya.
Menurutnya, proses klarifikasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan data dan hasil pemetaan yang telah dikumpulkan agar penanganan persoalan tidak terus berulang pada kegiatan peninjauan lapangan.
“Kalau memang sudah ada data dan hasil pemetaan, jangan sampai terus-menerus mengulang kegiatan lapangan. Panggil pihak-pihak terkait, klarifikasi, kemudian tentukan langkah selanjutnya,” tegasnya.
DPRD Kutai Timur berharap hasil finalisasi tersebut dapat menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada instansi yang memiliki kewenangan. Persoalan ini dinilai perlu ditangani secara serius karena berkaitan dengan kepastian hukum pengelolaan lahan, perlindungan kawasan transmigrasi, serta kepatuhan perusahaan terhadap perizinan.
Dalam rapat tersebut, PT THL tidak diundang karena forum difokuskan pada konfirmasi temuan bersama instansi pemerintah dan pihak terkait. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari PT THL mengenai indikasi aktivitas penanaman sawit di luar wilayah IUP tersebut. (adv)