Server Terbatas, JDIH DPRD Kutai Timur Belum Tampilkan Dokumen Perda Secara Lengkap

by
16 November 2026
1 min read

KUTAI TIMUR – Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD Kabupaten Kutai Timur masih menghadapi kendala infrastruktur teknologi. Keterbatasan kapasitas server menyebabkan dokumen produk hukum daerah belum seluruhnya dapat diakses secara langsung oleh masyarakat. Saat ini, informasi yang tersedia dalam sistem tersebut lebih banyak berupa daftar judul peraturan daerah (Perda) yang telah disahkan.

Kondisi ini menjadi perhatian karena JDIH merupakan salah satu sarana keterbukaan informasi publik yang memudahkan masyarakat memperoleh informasi mengenai produk hukum daerah. Melalui layanan digital tersebut, masyarakat, akademisi hingga insan pers diharapkan dapat mengetahui dan mengakses regulasi yang ditetapkan DPRD bersama pemerintah daerah.

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kutai Timur, Hasara, SH, mengatakan pembaruan data produk hukum sebenarnya telah dilakukan secara rutin oleh operator yang bertugas mengelola JDIH DPRD. Setiap produk hukum yang telah disahkan terus diinventarisasi dan dimasukkan ke dalam sistem.

Namun, keterbatasan kapasitas server membuat penyajian dokumen belum berjalan optimal, sehingga informasi yang dapat ditampilkan masih didominasi daftar judul produk hukum.

“Kalau data, Bagian Persidangan sudah cukup tertib administrasi. Operator kami selalu mengunggah produk-produk hukum. Hanya saja, saat ini yang bisa ditampilkan lebih banyak judulnya karena kapasitas server masih terbatas,” jelas Hasara.

Ia menerangkan, kendala tersebut berkaitan dengan infrastruktur server yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Untuk mengatasi persoalan itu, Sekretariat DPRD telah beberapa kali melakukan komunikasi serta menyampaikan surat kepada Diskominfo guna meminta dukungan penguatan sistem.

Menurut Hasara, optimalisasi JDIH tidak dapat dilakukan hanya oleh Sekretariat DPRD. Dukungan lintas instansi diperlukan, terutama dalam penyediaan infrastruktur teknologi informasi agar sistem dokumentasi hukum dapat berfungsi lebih maksimal.

Ia juga menjelaskan bahwa data yang dimasukkan ke dalam JDIH DPRD Kutai Timur mengacu pada produk hukum yang telah disahkan dan tercatat dalam lembaran daerah. Dengan demikian, informasi yang disajikan tetap bersumber dari dokumen resmi yang telah memiliki kekuatan hukum.

Sementara itu, masyarakat yang membutuhkan draf maupun dokumen hukum secara lebih lengkap dapat melakukan koordinasi dengan bagian hukum yang menangani dokumentasi produk hukum daerah.

Meski masih terdapat keterbatasan dalam penyajian dokumen, Hasara mengajak masyarakat untuk tetap memanfaatkan JDIH DPRD sebagai salah satu sumber informasi mengenai regulasi daerah. Ia juga berharap kalangan media turut menggunakan layanan tersebut dalam memperoleh informasi terkait produk hukum yang telah ditetapkan.

“Kalau ingin mengetahui judul-judul perda yang sudah disahkan, masyarakat bisa mengakses JDIH DPRD Kutai Timur. Kami berharap teman-teman media juga sering berkunjung dan memanfaatkan layanan tersebut,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Hasara turut mengungkapkan bahwa JDIH DPRD Kutai Timur pernah memperoleh penghargaan pada 2023. Namun, ia belum dapat memastikan kembali nama maupun kategori penghargaan yang diterima.

Ke depan, peningkatan kapasitas server menjadi salah satu kebutuhan penting agar layanan JDIH mampu menyajikan informasi hukum secara lebih menyeluruh. Tidak hanya menampilkan daftar judul peraturan, tetapi juga menyediakan salinan dokumen yang dapat diunduh dan dipelajari masyarakat secara langsung.

Penguatan layanan dokumentasi hukum tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemudahan akses informasi, memperluas pemahaman masyarakat terhadap regulasi daerah, sekaligus mendukung transparansi dan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Kutai Timur. (adv)

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi.
Previous Story

Wabup Mahyunadi Sentil Praktik Nepotisme Penyaluran Bansos, Tegaskan Bantuan Sosial Bukan Hak Pejabat untuk Dibagi

Next Story

Disiplin Pegawai Sekretariat DPRD Kutai Timur Diperketat Lewat Absensi E-Kin