Wabup Mahyunadi Sentil Praktik Nepotisme Penyaluran Bansos, Tegaskan Bantuan Sosial Bukan Hak Pejabat untuk Dibagi

by
15 November 2026
1 min read
Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi.
Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi.

Kaltim Point, Kutim – ​Persoalan klasik mengenai bantuan sosial (bansos) yang kerap salah sasaran di mana warga mampu justru tercatat menerima sementara masyarakat miskin terabaikan masih menjadi PR besar di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Pemerintah daerah bergerak cepat mendorong pembenahan tata kelola melalui pemanfaatan sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital demi memastikan distribusi bantuan benar-benar menjangkau yang berhak.

​Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, mengungkapkan bahwa aduan terkait ketimpangan penyaluran bansos merupakan salah satu keluhan yang paling sering ia terima. Bahkan, tidak sedikit warga kurang mampu yang nekat mendatangi rumah dinasnya lantaran merasa luput dari perhatian pemerintah.

​“Soal bantuan sosial ini, keluhan yang paling sering sampai ke telinga kita adalah mengapa warga yang mampu justru menerima bantuan, sementara yang benar-benar susah malah terlewat. Kondisi itu membuat banyak warga sampai datang langsung ke kediaman Wakil Bupati untuk meminta pertolongan,” ujar Mahyunadi.

​Mahyunadi menceritakan bahwa dirinya kerap turun tangan langsung menghubungi instansi terkait, seperti Kepala Dinsos maupun Baznas, guna memverifikasi kondisi riil warga di lapangan. Dari penelusuran tersebut, ditemukan fakta bahwa masih banyak warga rentan, termasuk kaum pendatang tanpa dokumen kependudukan resmi Kutim, yang luput dari pendataan.

​Menurutnya, secanggih apapun teknologi digital yang diterapkan, akurasi data pada akhirnya sangat bergantung pada integritas moral manusia yang mengelolanya di tingkat tapak. Para ketua RT diinstruksikan untuk memegang peranan aktif dan jujur dalam memotret kondisi sosial warganya tanpa pandang bulu.

​Lebih lanjut, Mahyunadi memberikan peringatan keras agar praktik penyaluran bantuan yang didasari oleh hubungan kedekatan personal, kekeluargaan, maupun tekanan politik harus dihentikan seketika. Ia menegaskan bahwa bansos murni merupakan hak konstitusional kelompok rentan.

​“Prinsip yang harus dipegang bersama adalah bantuan sosial bukanlah sekadar hadiah atau belas kasihan. Itu adalah hak mutlak bagi warga yang memenuhi kriteria dan benar-benar membutuhkan. Tidak boleh ada lagi penentuan penerima bantuan yang didasarkan atas dasar kedekatan, nepotisme, relasi keluarga, maupun kepentingan politik tertentu,” pungkasnya dengan nada tegas. (ADV)

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi.
Previous Story

Transformasi Jaring Pengaman Sosial, Pemkab Kutim Targetkan Bansos Jadi Batu Loncatan Kesejahteraan Ekonomi

Next Story

Server Terbatas, JDIH DPRD Kutai Timur Belum Tampilkan Dokumen Perda Secara Lengkap

Don't Miss