KUTAI TIMUR – Infrastruktur dasar masih menjadi kebutuhan utama masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) 5 Kabupaten Kutai Timur. Hal itu terungkap dalam kegiatan reses Ketua Komisi C DPRD Kutai Timur, Ardiansyah, yang menyerap berbagai aspirasi warga, mulai dari pembangunan jalan usaha tani, fasilitas pendidikan, tempat ibadah, hingga penyediaan listrik dan air bersih.
Penyerapan aspirasi tersebut dilakukan melalui pertemuan langsung dengan masyarakat di tiga desa, yakni Desa Benua Baru dan Desa Sangkulirang di Kecamatan Sangkulirang serta Desa Sandaran di Kecamatan Sandaran.
Dalam dialog bersama warga, Ardiansyah menemukan bahwa kebutuhan infrastruktur dasar masih menjadi persoalan yang banyak disampaikan masyarakat. Selain akses jalan untuk menunjang kegiatan pertanian, ketersediaan fasilitas pendidikan, sarana ibadah, jaringan listrik, dan layanan air bersih juga masuk dalam daftar usulan.
“Intinya, kebutuhan masyarakat itu hampir sama. Mereka mengusulkan jalan usaha tani, fasilitas pendidikan, tempat ibadah, listrik, dan air bersih. Itu yang masih menjadi kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Ardiansyah.
Menurut dia, berbagai usulan tersebut mencerminkan kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas yang dapat menunjang aktivitas sehari-hari. Infrastruktur jalan, misalnya, tidak hanya berkaitan dengan kemudahan mobilitas warga, tetapi juga mendukung kegiatan pertanian dan distribusi hasil produksi.
Sementara itu, ketersediaan fasilitas pendidikan dan tempat ibadah menjadi bagian dari kebutuhan pelayanan sosial masyarakat. Adapun listrik dan air bersih masih memerlukan perhatian agar masyarakat di wilayah pesisir dapat menikmati layanan dasar secara lebih merata.
Untuk sektor kelistrikan, Ardiansyah menyebutkan sejumlah wilayah mulai menunjukkan perkembangan. Pemasangan tiang listrik telah berjalan di beberapa lokasi sehingga diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan listrik bagi masyarakat.
Namun, persoalan penyediaan air bersih masih menjadi salah satu pekerjaan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah. Ketersediaan air bersih dinilai penting karena berkaitan langsung dengan kebutuhan rumah tangga dan kualitas hidup masyarakat.
Ardiansyah mengatakan seluruh aspirasi yang dihimpun melalui kegiatan reses akan menjadi bahan perjuangan DPRD dalam mendorong pemerataan pembangunan. Meski demikian, realisasi setiap usulan tidak dapat dilakukan secara bersamaan karena harus menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan.
Dia menjelaskan, pemerintah daerah bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait perlu mempertimbangkan tingkat kebutuhan, kesiapan pelaksanaan, serta ketersediaan anggaran sebelum menentukan program yang akan direalisasikan.
Meski masih terdapat sejumlah usulan yang belum terpenuhi, Ardiansyah menyebut pelaksanaan aspirasi hasil reses tahun sebelumnya menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan pemantauannya, realisasi usulan masyarakat yang pernah disampaikan mendekati 90 persen.
“Kalau hasil reses tahun sebelumnya, hampir 90 persen sudah terealisasi. Memang masih ada yang belum, karena kita juga harus melihat kemampuan anggaran yang tersedia,” katanya.
Capaian tersebut menjadi gambaran bahwa aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui kegiatan reses telah ditindaklanjuti melalui program pembangunan daerah, meskipun sebagian lainnya masih membutuhkan proses dan penyesuaian anggaran.
Ardiansyah menegaskan, reses merupakan salah satu sarana penting bagi anggota legislatif untuk mengetahui secara langsung kondisi dan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah pemilihan. Melalui komunikasi dengan warga, DPRD dapat memperoleh gambaran kebutuhan riil yang perlu diperjuangkan dalam pembahasan perencanaan pembangunan.
Dia berharap seluruh aspirasi masyarakat di Dapil 5, khususnya yang berkaitan dengan jalan usaha tani, pendidikan, tempat ibadah, listrik, dan air bersih, dapat menjadi perhatian OPD terkait.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur perlu dilaksanakan secara bertahap dengan tetap memperhatikan pemerataan antarwilayah. Desa-desa yang berada jauh dari pusat kecamatan juga perlu memperoleh perhatian agar tidak tertinggal dalam mendapatkan fasilitas dasar.
Dengan demikian, hasil reses tidak hanya menjadi catatan kebutuhan masyarakat, tetapi juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Kutai Timur agar lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan warga. (adv)