Infrastruktur di Kawasan TNK Terkendala Aturan, DPRD Kutai Timur Siapkan Panja

by
14 November 2026
3 mins read

KUTAI TIMUR – Kebutuhan masyarakat terhadap jalan, jembatan, fasilitas pendidikan hingga sarana ibadah yang layak di sekitar kawasan Taman Nasional Kutai (TNK) masih menghadapi kendala aturan pemanfaatan kawasan konservasi. Di tengah kebutuhan pembangunan yang terus berkembang, DPRD Kabupaten Kutai Timur menyiapkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) untuk membuka peluang peningkatan fasilitas umum melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Langkah tersebut menjadi upaya legislatif mencari jalan keluar atas persoalan pembangunan infrastruktur di wilayah yang bersinggungan dengan kawasan taman nasional. Melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah diharapkan memiliki dasar hukum untuk memperbaiki fasilitas umum yang selama ini belum dapat ditangani menggunakan anggaran daerah karena terbentur status kawasan.

Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar TNK, persoalan infrastruktur bukan semata-mata tentang pembangunan jalan yang lebih baik. Kondisi akses juga berkaitan dengan kemudahan menjangkau sekolah, tempat ibadah, pelayanan publik, serta kelancaran aktivitas ekonomi sehari-hari.

Anggota Komisi B DPRD Kutai Timur, Yusri Yusuf mengatakan, pembentukan Panja menjadi tahapan penting untuk mempersiapkan seluruh persyaratan administrasi dan teknis sebelum pengajuan kerja sama disampaikan kepada pemerintah pusat.

Menurut dia, DPRD sebelumnya telah melakukan kunjungan ke Kementerian Kehutanan untuk membicarakan kemungkinan pelaksanaan kerja sama tersebut. Dalam pertemuan itu, pihak kementerian memberikan respons positif dan mempersilakan DPRD membentuk Panja serta melengkapi dokumen yang dibutuhkan.

“Kami sudah berkunjung ke Kementerian Kehutanan dan mendapat sambutan baik. Mereka mempersilakan kami membentuk Panja, melengkapi persyaratan, kemudian mengajukan proposal,” kata Yusri.

Dukungan awal tersebut menjadi pintu masuk bagi DPRD untuk menindaklanjuti rencana peningkatan infrastruktur melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan pengelolaan kawasan konservasi.

Sejumlah dokumen harus dipersiapkan, mulai dari proposal kegiatan, denah lokasi, hingga keterangan jarak dan volume pekerjaan. Persyaratan itu diperlukan agar pemerintah pusat mendapatkan gambaran yang terukur mengenai lokasi serta jenis fasilitas yang diusulkan untuk ditingkatkan.

Dalam pendataan awal, terdapat 317 titik fasilitas umum yang masuk dalam daftar usulan di Kecamatan Sangatta Selatan. Namun, jumlah tersebut masih akan melalui pemeriksaan untuk memastikan status setiap lokasi sebelum diajukan dalam skema kerja sama.

Yusri menjelaskan, titik yang ternyata berada di Areal Penggunaan Lain (APL) akan dikeluarkan dari daftar pengajuan. Sebagai gantinya, DPRD berencana memasukkan sejumlah lokasi fasilitas umum di Kecamatan Teluk Pandan yang berada dalam kawasan TNK.

Dengan penyesuaian tersebut, jumlah keseluruhan usulan tetap dipertahankan sebanyak 317 titik. Pendataan ulang ini dilakukan agar pengajuan benar-benar menyasar fasilitas yang membutuhkan dasar kerja sama pemanfaatan kawasan taman nasional.

Adapun infrastruktur yang menjadi perhatian meliputi jalan, jembatan, sarana olahraga, fasilitas pendidikan, dan tempat ibadah. Berbagai fasilitas tersebut dinilai memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat yang bermukim dan beraktivitas di sekitar kawasan TNK.

Meski demikian, Yusri menegaskan bahwa rencana pembangunan tersebut tidak dimaksudkan untuk membuka jalur atau akses jalan baru. Fokus DPRD adalah meningkatkan kualitas infrastruktur yang sudah tersedia dan selama ini digunakan masyarakat.

“Jalan yang sudah ada dan digunakan masyarakat itu yang ingin kita tingkatkan. Selama ini belum bisa dilakukan semenisasi karena terbentur aturan kawasan,” ucapnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa usulan DPRD lebih diarahkan pada peningkatan kualitas fasilitas yang telah dimanfaatkan masyarakat, bukan memperluas pembangunan dengan membuka kawasan baru.

Melalui PKS, pemerintah daerah diharapkan dapat memperoleh kepastian untuk melakukan perbaikan, termasuk peningkatan kualitas jalan yang selama ini belum bisa ditangani melalui APBD. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat tetap dapat diperhatikan tanpa mengabaikan aturan perlindungan kawasan TNK.

Namun, proses kerja sama tidak hanya menyangkut persetujuan pembangunan. DPRD juga menilai perlu ada kejelasan mengenai status aset setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.

Hal ini berkaitan dengan penggunaan anggaran daerah di kawasan taman nasional, terutama menyangkut pencatatan aset, kewenangan pengelolaan, dan tanggung jawab pemeliharaan fasilitas. Yusri mengatakan, ketentuan tersebut harus diatur secara terperinci dalam PKS, termasuk pihak yang bertanggung jawab apabila fasilitas mengalami kerusakan.

Kejelasan pembagian kewenangan diperlukan agar pembangunan yang dibiayai pemerintah daerah tidak menimbulkan persoalan administratif pada kemudian hari. Selain itu, keberlanjutan pemeliharaan fasilitas juga harus menjadi bagian dari kesepakatan kedua pihak.

Untuk saat ini, DPRD memilih memprioritaskan penyelesaian PKS dibandingkan mendorong perubahan status kawasan melalui mekanisme lain. Menurut Yusri, perubahan status kawasan membutuhkan proses panjang yang berdasarkan pengalaman sebelumnya dapat berlangsung hingga sekitar lima tahun.

Sementara itu, kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur tidak bisa menunggu terlalu lama. Karena itu, kerja sama dengan Kementerian Kehutanan dinilai sebagai langkah yang lebih memungkinkan untuk membuka ruang peningkatan fasilitas umum dalam waktu yang lebih terukur.

Setelah PKS terealisasi, DPRD berencana kembali membicarakan kemungkinan tindak lanjut terhadap usulan perubahan status kawasan yang sebelumnya belum seluruhnya terakomodasi.

Yusri berharap pembentukan Panja, penyusunan proposal, dan pemenuhan seluruh persyaratan teknis dapat segera diselesaikan. Dengan begitu, usulan peningkatan fasilitas umum di sekitar TNK bisa memperoleh kepastian penanganan melalui mekanisme yang memiliki dasar hukum.

Pada akhirnya, tantangan pembangunan di sekitar kawasan konservasi tidak hanya terletak pada ketersediaan anggaran, tetapi juga bagaimana kebutuhan masyarakat dapat berjalan seiring dengan aturan perlindungan lingkungan.

Melalui rencana PKS tersebut, DPRD Kutai Timur berupaya menjembatani dua kepentingan yang sama-sama penting, yakni pemenuhan kebutuhan infrastruktur masyarakat dan kepastian pengelolaan kawasan taman nasional. Harapannya, fasilitas umum yang sudah ada dapat ditingkatkan sehingga aktivitas masyarakat menjadi lebih mudah tanpa mengabaikan ketentuan konservasi. (adv)

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

Previous Story

DPRD Kutai Timur Siapkan Sistem Penilaian Kinerja Anggota Dewan Berbasis Digital

Next Story

Reses DPRD Kutai Timur Dapil 5, Warga Usulkan Jalan Usaha Tani hingga Air Bersih